Timses Akom sindir Setya Novanto: Kok nggak kapok jual nama Presiden
Merdeka.com - Nama menteri Jokowi inisial LBP disebut dukung salah satu calon ketua umum Golkar di Munaslub inisial SN. Bahkan menteri ini menyebut Presiden Jokowi juga mendukung SN.
Informasi ini beredar luas dari sebuah pesan singkat di kalangan pengurus DPD I dan DPD II Golkar, pemilik hak suara di munaslub.
Inisial LBP merujuk pada nama Luhut Binsar Pandjaitan yang juga kader Golkar. Sementara caketum inisial SN, merujuk pada Setya Novanto. Keduanya memang dikenal dekat, bahkan pernah terseret kasus 'Papa Minta Saham' beberapa waktu lalu.
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Bagaimana cara keluarga Jokowi terlibat politik? Sejarah perpolitikan yang perlu kita catat bersama, sejak masa Pak Jokowi inilah anak-anak dan menantu, sama keluarga terdekatnya itu terlibat aktif di dalam politik.
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
-
Apa yang dikatakan Agus Rahardjo tentang Jokowi dan kasus Setya Novanto? Agus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Timses Caketum Golkar Ade Komarudin, Bambang Soesatyo tak yakin jika Luhut benar mendukung Setya Novanto di Munaslub nanti. Bahkan dia mnegaku sudah mengonfirmasi hal itu kepada Luhut langsung.
"Soal isu Luhut bilang presiden dukung SN (Setya Novanto) itu tidak benar dan ngawur," ujar Bambang kepada wartawan, Jakarta, Senin (9/1).
Menurutnya, isu yang melibatkan para pembantu Jokowi tersebut sengaja dibuat oleh timses Setya Novanto. "Itu hanya klaim para pendukung SN saja, saya sudah cek itu tidak benar," jelas dia.
Bahkan, dirinya menengaskan jelang pemilihan ketua umum Golkar tidak ada lagi kasus jual nama Presiden Jokowi. Dia mengingatkan nama Setya Novanto yang terseret kasus 'Papa Minta Saham' di PT Freeport.
"Jadi, lagi-lagi nama presiden dijual seperti kasus Papa Minta Saham Freeport. Saya justru heran. Kok enggak kapok-kapok ya jual nama presiden," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Beredar pesan singkat menteri Jokowi dukung salah satu caketum Golkar di Munaslub yang akan digelar 15 Mei-17 Mei di Nusa Dua, Bali nanti. Dalam pesan tersebut bahkan menyebutkan menteri ini memerintahkan TNI-Polri untuk ikut mendukung.
Pesan ini disebar oleh Timses Ade Komarudin (Akom), Firman Soebagyo kepada media. Dia mendapatkan pesan ini dari DPD I dan DPD II yang mengeluhkan jika seorang menteri melakukan intervensi dalam pagelaran Munaslub Golkar.
Hanya saja, Firman tak mau menyebutkan siapa menteri itu. Dia juga tak mau membeberkan siapa caketum Golkar yang didukung oleh menteri tersebut.
Firman hanya menyebut bahwa dari kasus ini nama Presiden Jokowi yang paling dirugikan. Dia juga menyindir kasus pencatutan nama Jokowi dalam insiden 'Papa Minta Saham' yang sempat ramai hingga membuat Ketua DPR Setya Novanto mundur.
"Inikan juga mencederai daripada nama mas Jokowi sendiri. Masyarakat masih belum lupa dengan kasus 'Papa Minta Saham'. Pak Jokowi yang rugi dalam kasus ini," jelas Firman saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/5).
Diketahui, dalam kasus itu terlibat nama Setya Novanto yang juga maju sebagai caketum Golkar. Bukan hanya Novanto, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan juga disebut dalam kasus itu.
"Ini yang saya terima dari kawan-kawan DPD 1 dan 2, bahkan pendukung Akom malah di Plt kan," tutur Firman.
Berikut pesan yang beredar ada menteri Jokowi dukung salah satu caketum Golkar di Munaslub:
Hasil pertemuan:
1. LBP tegaskan dukungan ke SN atas Nama presiden Dan dia pertaruhkan jabatan untuk itu
2. Dia Akan perintahkan kapolda Dan kapolres se Indonesia untuk dukung SN beserta dgn dandim Dan Pangdam
3. Meminta 6 Ketua DPD propinsi untuk mengumpulkan seluruh DPD Propinsi Dan kab/Kota, senin di ritz charlton kuningan jakarta
Peserta pertemuan:
1.LBP
2. Robert Kardinal
3. Idrus marham
4. Ridwan Bae (sultra)
5. Ahmad Hidayat Mus (Maluku Utara)
6. Ety sabarua (Maluku)
7. Ansar Ahmad (kepri)
8. Ibrahim Medah (NTT)
9. Klemen Tinal (Papua)
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan kemarahan Presiden Jokowi kepadanya setelah melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) memang ben
Baca SelengkapnyaKamaruddin Simanjuntak ditetapkan jadi tersangka kasus penyebaran berita bohong. Berikut profil lengkapnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo yang diminta di untuk memberhentikan kasus e-KTP.
Baca SelengkapnyaHasto menjelaskan, PDIP berani mencalonkan Gibran kala itu lantaran melihat kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai telah memberikan dampak baik bagi RI.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo merespons soal namanya yang berkali-kali disebut dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK)
Baca SelengkapnyaKamaruddin menuding Dirut Taspen soal pengelolaan dana calon presiden Rp300 triliun, hingga soal menelantarkan anak.
Baca SelengkapnyaMenurut Koordinator Stafus Presiden Ari Dwipayana, Presiden Jokowi sudah menjelaskan kasus korupsi yang menyeret mantan Ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaDia menilai penetapan dirinya sebagai tersangka menyalahi aturan. Sebab apa yang diucapkannya dalam rangka membela kliennya, Rina Lauwy.
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaHamdan mengatakan, DPR seharusnya gunakan hak konstitusional menanyakan ini kepada Presiden atau gunakan hak angket.
Baca Selengkapnya