Follow
Timses Jokowi bedakan dukungan pribadi kader Demokrat dengan sikap partai
Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan bakal capres-cawapres, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai dukungan yang diberikan para kader Partai Demokrat sebagai aspirasi perseorangan. Sekjen PDI Perjuangan ini bisa membedakan antara dukungan perseorangan dengan sikap partai.
"Kami membedakan antara dukungan tokoh tersebut karena apresiasi kepada kepemimpinan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, ya dengan pergerakan partai. Setiap partai kan punya target untuk menang, itu ada dan rakyat kan yang menentukan," kata Hasto di kantor TKN Jokowi-Ma'ruf, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).
Hasto enggan memikirkan bahwa Demokrat tengah bermain dua kaki di kubu Jokowi dan Prabowo. Sebagai timses, pihaknya selalu menampung dukungan dari manapun.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Siapa yang mendukung Prabowo di Pilkada? Prabowo tak mempermasalahkan jika rekan satu koalisi harus bersebrangan saat Pilkada.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang diusung PDIP? Tri Rismaharini dengan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans yang diusung PDIP.
"Kami tidak pernah menanggapi hal tersebut intinya tugas tim pemenangan memang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat, dukungan dari para tokoh, dukungan dari segmen pemilih, untuk mewarnai dari seluruh gerak kampanye," kata dia
Diberitakan sebelumnya, sejumlah kader Partai Demokrat menyatakan dukungan kepada pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Terutama dari kepala daerah.
Seperti Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Jatim dua periode Soekarwo, dan Gubernur Banten Wahidin Halim. Partai Demokrat memberikan dispensasi kepada kadernya itu, meski posisi saat ini partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasto mengatakan kartu tanda anggota atau KTA yang dimiliki Jokowi hanya formal
Baca Selengkapnya
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca Selengkapnya
Juru Bicara RIDO Herzaky Mahendra Putra mengingatkan, Jokowi merupakan sosok yang pernah memimpin Jakarta dan memiliki basis pendukung kuat.
Baca Selengkapnya
Anggota DPR Fraksi PDIP, Denny Cagur menilai tidak mempermasalahkan hal tersebut.
Baca Selengkapnya
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca Selengkapnya
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca Selengkapnya
Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum kedua partai itu mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca Selengkapnya
Jokowi buka suara terkait sindiran PDIP bahwa Bobby Nasution banyak didukung partai di Pilkada Sumut karena menantu presiden.
Baca Selengkapnya
Pernyataan Jokowi boleh mendukung capres menimbulkan sentimen negatif
Baca Selengkapnya
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca Selengkapnya