Timses Jokowi-JK: 'Obor Rakyat' fitnah by design dan sistematis
Merdeka.com - Kampanye hitam tabloid Obor Rakyat terhadap capres Joko Widodo ( Jokowi ) terus menuai reaksi dari kubu capres nomor dua itu. Juru Bicara Jokowi - JK , Hasto Kristiyanto menilai beredarnya tabloid Obor Rakyat menjadi tamparan keras bagi pers tanah air.
"Ini jelas tamparan bagi dunia pers. Dewan Pers sudah tegas mengatakan ini bukan produk jurnalistik. Ini murni upaya politik fitnah yang by design dan sistematis. Tetapi mereka berdalih dengan kebebasan pers," kata Hasto dalam keterangan persnya, Rabu (25/4).
Hasto mengatakan, Pemred Obor Rakyat, Setiyardi, harusnya paham kebebasan pers dibatasi oleh seperangkat norma dan hukum. Menurutnya, kebebasan pers sejatinya mengabdi pada kebenaran dan keadilan, sebagai syarat penting agar pers bisa bersuara lantang sebagai corong demokrasi.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang dikatakan Hasto? “Sekali merah tetap merah, “ tegas Hasto.
-
Apa yang dituduhkan ke Prabowo terkait Pilpres 2014? Prabowo terlibat dugaan korupsi dan penyuapan senilai USD 55,4 juta menurut isi pemberitaan tersebut dalam pembelian pesawat jet tempur Mirage bekas dengan pemerintah Qatar. Uang ini disebut yang dijadikan modal Prabowo dalam melenggang ke pilpres 2014.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kenapa Jokowi teken Publisher Right? Pemerintah mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pers dan platform digital dengan semangat untuk meningkatkan jurnalisme yang berkualitas,' pungkasnya.
-
Apa yang dibantah oleh Hadi Tjahjanto? Dalam momentum tersebut, Mahfud MD sempat memberikan pernyataan bahwa belum ada satu pun sertifikat redistribusi tanah yang terbit selama era Jokowi. Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
Dia lantas mencontohkan kebebasan pers yang dianut Tempo pada era Orde Baru yang berujung dimatikannya Majalah Tempo pada 21 Juni 1994 oleh penguasa Orde Baru, Soeharto . Saat itu, Majalah Tempo memilih dimatikan oleh penguasa ketimbang tunduk pada tekanan dan bersekutu dengan Orde Baru.
"Saat itu Tempo dipaksa memilih untuk tetap dimatikan atau hidup dengan cara memberi hak kepada keluarga Soeharto . Tekanan pun disampaikan secara langsung oleh Hashim Djojohadikusumo, adik kesayangan Prabowo, yang berkolaborasi dengan kekuasaan Soeharto ," kata Hasto.
Menurutnya, pengalaman tersebut mengingatkan bahwa pers adalah pilar demokrasi yang tidak seharusnya tunduk pada tekanan sekuat apapun. Sebaliknya, pers juga tidak boleh dijadikan sebagai alat pemukul hanya karena nafsu kekuasaan.
"Jangan seperti dilakukan oleh Tabloid Obor Rakyat dengan mengatasnamakan kebebasan pers, meskipun oleh Dewan Pers secara tegas dikatakan itu bukan produk jurnalistik," katanya.
Dia mengatakan, semua fitnah yang dilakukan tabloid Obor Rakyat harus diperangi dan penegakan hukum harus dilakukan. Selain itu, rekam jejak calon pemimpin juga harus ditonjolkan.
"Hal itu penting agar demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah tidak jatuh kembali ke wajah yang otoriter dan menakutkan bagi rakyatnya sendiri," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Raja Juli Antoni merasa Presiden Jokowi akhir-akhir difitnah karena pernyataan elite politik.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta kode etik jurnalistik terus dipegang teguh.
Baca SelengkapnyaTKN menilai ada yang mengatur hal ini untuk merusak elektabilitas Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi tudingan penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK hanya pengalihan isu.
Baca SelengkapnyaPDIP menduga penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Bekasi merupakan pengalihan isu Jokowi masuk nominasi tokoh paling korupsi versi OCCRP.
Baca SelengkapnyaHasto tak mau ambil pusing soal laporan yang mempermasalahkan wawancaranya.
Baca SelengkapnyaJangan mudah percaya dan cek setiap informasi yang kalian dapatkan.
Baca Selengkapnyae-book sebanyak 22 halaman itu menjabarkan deretan fakta dan informasi yang diduga menjadi langkah Jokowi melanggengkan Gibran jadi Cawapres.
Baca SelengkapnyaPadahal menurut Rocky Gerung, substansi dari kalimat itu bentuk kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaBeredar video dengan klaim Jokowi dipolisikan Anies Baswedan dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh
Baca SelengkapnyaSekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memenuhi panggilan guna diperiksa sebagai saksi atas dugaan penyebaran hoax yang dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaBeredar selebaran digital yang menyebutkan adanya Program Sosial Rp5 juta per bulan yang mengatasnamakan TKN.
Baca Selengkapnya