Follow
Timses Jokowi-Ma'ruf akan kumpulkan 4.000 kampus agar tidak berpihak
Merdeka.com - Wakil Direktorat Relawan TKN Jokowi-Ma'ruf, Mustar Bonaventura berencana akan mengumpulkan 4.000 kampus di seluruh Indonesia. Rencana tersebut bertujuan agar terciptanya netralitas di sektor pendidikan pada saat Pemilu 2019.
"Kita berencana ingin mengumpulkan 4.000an kampus, karena kita berharap di pemilu 2019 betul-betul tidak ingin ada pihak-pihak kampus atau lembaga yang ilmu pengetahuan Indonesia diseret-seret," kata Mustar di Posko Cemara, Rabu (26/9).
Mustar mengatakan timsesnya tidak ingin ada pihak yang mencampuri urusan politik dengan dunia pendidikan. Serta menyudutkan salah satu paslon untuk mendukung atau memprovokasi.
-
Siapa yang mengajak mahasiswa untuk menjaga kondusivitas pemilu? Bupati Ipuk mengajak mahasiswa agar berkontribusi positif dalam menyosialisasikan informasi yang benar dan bermanfaat.
-
Bagaimana mahasiswa berperan dalam menjaga kondusivitas Pemilu? “Saya minta mahasiswa berperan, jangan baperan. Keamanan adalah kesepakatan, bukan kebutuhan. Mari kita berfikir dan berperasaan yang positif,“ ujarnya.
-
Mahfud hindari kampus saat kampanye pilpres 2024? 'Saya Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya sejak 2022, saya rajin datang ke UB, tapi selama musim kontestasi pilpres saya tidak datang, saya menjaga diri agar tidak menimbulkan fitnah bagi rektor,' kata Mahfud saat Halal Bihalal Ikatan Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) di Auditorium Kementerian PUPR seperti dikutip dari siaran pers, Senin (6/5).
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
-
Mengapa Jokowi ingin Pemilu 2024 Jurdil dan Luber? Jokowi ingin Pemilu Serentak 2024 ini berlangsung jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia (jurdil dan luber) sehingga membawa kegembiraan bagi masyarakat.
-
Apa saja yang diatur dalam masa kampanye Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan Pilkada KPU telah menetapkan jadwal tahapan dengan runtut dan jelas. Masa kampanye Pilkada 2024 berlangsung selama 29 hari, mulai dari tanggal 25 September 2024 hingga 23 November 2024.
"Ke depan pertarungan ini sedang kita galang. sedang kita kumpulkan seluruh kampus untuk membuat pernyataan sikap bersama," kata Mustar.
Mustar menjelaskan selama 7 bulan masa kampanye, kampus harusnya bisa jadi lembaga independen dan tidak terprovokasi untuk mendukung satu sama lain.
"Karena kita mau pemilu yang kita harapkan menjadi pemilu yang berkualitas," kata Mustar.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Mahasiswa juga menyuarakan agar ASN, TNI dan Polri tetap netral dan bekerja sesuai dengan porsinya.
Baca Selengkapnya
Forum Pimpinan Perguruan Tinggi di Tasikmalaya menggelar deklarasi pemilu aman dan damai di Kota Tasikmalaya, Rabu (7/2).
Baca Selengkapnya
Perkara ini dimohonkan oleh dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sandy Yudha Pratama Hulu dan Stefanie Gloria.
Baca Selengkapnya
Mereka juga menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah Bangsa Indonesia.
Baca Selengkapnya
Sejumlah kampus besar melakukan petisi hingga deklarasi menyelamatkan demokrasi dan mengkritik Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Timnas AMIN menilai gerakan sejumlah kampus di Indonesia menginginkan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur merupakan pertanda perubahan akan terjadi.
Baca Selengkapnya
Pernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
""(Kampanye) tidak boleh mengganggu kegiatan proses pendidikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan."
Baca Selengkapnya
Harapannya tidak adanya perpecahan atau memecah belah bangsa.
Baca Selengkapnya
Wapres menambahkan bahwa di lingkungan kampus rawan terjadinya polarisasi.
Baca Selengkapnya
Menurut Mahfud, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan sikap seperti itu adalah perbuatan yang kurang sehat.
Baca Selengkapnya
Ramai Kampus Kritik Jokowi, Ini Respons Menko PMK Muhadjir Effendy
Baca Selengkapnya