Timses Jokowi Ragu Sandiaga Mampu Integrasikan e-KTP dalam 100 Hari Kerja

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily ragu dengan rencana Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno untuk mengintegrasikan e-KTP dalam 100 hari kerja jika terpilih sebagai Wakil Presiden di 2019. Menurut Ace mengintegrasikan e-KTP untuk mendapatkan akses kesehatan dan fasilitas lainnya bukanlah perkara mudah yang bisa dilakukan begitu saja.

"Ya saya kira itu kan baru harapan saja kan. Baru janji kenyataannya kan kita agak sulit bagaimana kita menyatukan semua apakah teknologi e-KTP yang sekarang ini mampu untuk bisa mencakup atau mengcover semua bidang data," kata Ace pada wartawan, Rabu (20/3).

Ace mengatakan, Presiden Jokowi mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebagai solusi karena anak-anak belum memiliki e-KTP. Jika semua akses pelayanan publik terintegrasi dengan e-KTP, maka anak-anak akan kesulitan.

"Misalnya seperti anak-anak kecil yang mendapatkan KIP itu, Kartu Indonesia Pintar itu mereka punya KTP atau engga? Dari situ saja kan seharusnya mikir gitu. Ya kan. Anak kecil ya yang mendapatkan Kartu Indonesia pintar mereka kan belum mendapatkan KTP apa kemudian bisa menggunakan e-KTP itu," ungkapnya.

Politikus Partai Golkar ini menyarankan Sandiaga berpikir secara lebih realistis. Karena e-KTP tidak bisa diintegrasikan begitu saja.

"Ya menurut saya mungkin nanti arahkan ke depan ke sana, dan bahkan kata Kiai Ma'ruf Amin beliau menyampaikan mungkin tanpa kartu cukup dengan menggunakan HP atau apapunlah namanya gitu ya. Jadi menurut saya bikin program itu yang realistis saja," ucapnya.

Terkait dengan program 100 hari Jokowi-Ma'ruf jika nanti terpilih di Pilpres 2019, Ace tidak berbicara banyak. Sebab, kata dia selama ini hasil kerja Jokowi sudah tidak perlu lagi diragukan

"Kalau Pak Jokowi kan sudah banyak melakukan jadi enggak perlu 100 hari kerja," tandasnya.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tiba-tiba mengeluarkan dompet dari sakunya saat berdebat dengan Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Ma'ruf Amin 17 Maret lalu. Dia mengambil dan menunjukkan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) miliknya. Menurutnya, e-KTP cukup menjadi bekal masyarakat memperoleh jaminan kesehatan dan fasilitas lainnya.

Aksi itu untuk menyaingi program tiga kartu baru yang digagas Capres dan Cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin. Dengan single identity number (NIK) di dalam e-KTP, masyarakat tidak perlu lagi mengantongi banyak kartu untuk bermacam situasi. Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar mempertegas ucapan Sandiaga dalam debat semalam.

Dia menegaskan, konektivitas e-KTP dengan sistem integrasi nasional akan masuk dalam program 100 hari dari Prabowo-Sandiaga, bila terpilih. Melalui chip yang terdapat dalam kartu identitas tersebut, semua program pemerintah disebut bisa terakomodir, seperti BPJS, NPWP, dan sebagainya.

"Sehingga tinggal masukkan saja NIK-nya. Jadi ini terkoneksi dengan semua hal, NPWP, BPJS, semua, makanya lubang-lubang seperti NIK ganda, kita benahi dalam 100 hari pertama," berber Dahnil.