Timses Jokowi Setuju Penyandang Disabilitas Mental Diberi Hak Pilih

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mendukung langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang ingin memfasilitasi hak pilih para menyandang disabilitas mental di Pemilu 2019. Sebab, kata dia, penyandang disabilitas mental juga memiliki hak yang sama dengan masyarakat normal.

"Dalam konteks ini disabilitas mental, mereka sebagai pemilih punya hak untuk didata," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/11).

Mengacu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Termasuk di antaranya warga negara yang mengalami disabilitas.

"Kewajiban negara atau penyelenggara pemilu untuk mereka didata sebagai pemilih itu adalah sebuah keharusan. Jika mereka tidak menggunakan hak pilihnya itu dikembalikan kepada mereka sendiri," ungkapnya.

Dia menjelaskan, penyandang disabilitas mental juga terbagi menjadi berbagai macam. Mulai dari rendah hingga berat. Karena itu, diperlukan pendataan agar semua suara terakomodir.

"Ya mereka kalau kebetulan misalkan mereka memiliki kesadaran ya silakan saja untuk memilih. Jadi intinya adalah bahwa setiap warga negara, selagi undang-undang memperbolehkan untuk memilih dan dipilih, negara wajib memfasilitasi mereka," ucap Ace.

Sebelumnya, Komisoner KPU Kabupaten Karawang segera mendata pengidap gangguan jiwa yang telah berusia 17 tahun. Proses pendataan akan bekerja sama dengan Dinas Sosial setempat.

"Seusai amanat undang-undang, pengidap gangguan jiwa akan segera didata supaya masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019," kata Ketua KPU Kabupaten Karawang, Miftah Farid , Jumat (23/11).

Miftah menegaskan, berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan sederet UU seperti UU No. 8 tahun 2012 tentang Pileg, UU No. 42 tahun 2012 tentang Pilpres dan UU No.19 tahun 2011 tentang disabilitas, disebutkan bahwa mereka yang terkena gangguan jiwa, juga masih punya hak yang sama dengan warga lainnya dalam kehidupan bernegara.

Sedangkan, apakah mereka memiliki hak suara atau tidak, hal tersebut ditentukan oleh rekomendasi dokter atau psikolog.