Timses nilai pelapor Jokowi ke Bawaslu cari perhatian

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima laporan terkait pelanggaran kampanye oleh pasangan calon presiden nomor urut 01. Joko Widodo dituding kampanye terselubung memakai jabatannya sebagai presiden karena menggratiskan tol Suramadu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, pelapor cuma cari perhatian. Dia menilai Jokowi hanya menjalankan roda pemerintahan. Jika selama kampanye dilarang, maka kebijakan pemerintah bakal tak berjalan.

"Kalau menuruti maunya si penuntut itu. jadi enam bulan sejak penetapan tidak boleh mengeluarkan kebijakan apapun," ujarnya kepada wartawan, Rabu (31/10).

Politisi PKB itu mengatakan, kebijakan yang diambil Jokowi tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat, jadi wajar jika dituding sebagai kampanye. Menurutnya, pelapor tak perlu repot-repot buang energi bikin laporan demikian.

"Kita positif thinking aja bahwa Pak Jokowi menjalankan tugas beliau sebagai pemimpin, presiden dan saya kira masyarakat lama-lama akan marah kalau semua kebijakan-kebijakan di masa pilpres dipersoalkan. Itu yang rugi adalah diri sendiri," jelasnya.

Dia menyarankan pelapor membaca kembali pengertian kampanye. Karena, laporan tersebut tak tepat.

"Sebaiknya teman-teman yang melaporkan membaca pengertian tentang kampanye dan membaca lagi UUD kita supaya gak buang-buang waktu lah, ga buang-buang energi," tutup Karding.

Sebelumnya, Forum Advokat Rantau, melaporkan Jokowi, karena diduga melakukan kampanye terselubung dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Presiden untuk menggratiskan tarif Jembatan Suramadu.

Beberapa bukti dibawa. Yaitu beberapa artikel berita dari media online. Menurut Rubi, salah satu anggota, Jokowi diduga melanggar pasal 282 jo 306 jo 547 uu 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Dugaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Jokowi dikarenakan berpotensi merugikan peserta pemilu," ungkap Rubi. (mdk/fik)