Timses Prabowo: DKP produk Wiranto untuk bunuh karakter Prabowo

Merdeka.com - Tim Pemenangan Prabowo - Hatta , Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo angkat bicara atas pernyataan mantan Menhankam/Panglima ABRI Jenderal (TNI) yang membeberkan soal pemberhentian Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto. Mantan Wakasad itu meminta masyarakat tak mempercayai Wiranto .

"Jangan percaya Wiranto karena dia oportunis dan kutu loncat. Habis numpang hidup di zaman Soeharto, dia loncat ke Habibie. Ketika Gus Dur jadi Presiden, dia dipecat karena Gus Dur paham Wiranto adalah pelanggar HAM sebenarnya," kata Suryo dalam siaran pers yang diterima merdeka.com, Kamis (19/6).

Suryo juga mengritisi pernyataan Wiranto yang mengaku membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) agar tidak ada keputusan pribadi dari dirinya sebagai Menhankam/Pangab.

"DKP itu produk politik Wiranto pribadi untuk membunuh karakter Prabowo . Dia menunggangi DKP untuk mematikan karir Prabowo yang saat itu lebih dicintai oleh prajurit," katanya.

Mantan Kasum TNI ini juga menuding DKP yang dibentuk Wiranto cacat secara hukum. Sebab, bertentangan dengan Surat Keputusan (SK) Panglima ABRI No 838/III/1995 tertanggal 27 November 1995 tentang Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Militer.

"Dalam ketentuan Nomor 7 (a-3) dan 7 (c-2) disebutkan pembentukan DKP untuk memeriksa perwira yang bersangkutan hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan hukum yang dijatuhkan peradilan militer. Pertanyaannya, kapan dan di mana Prabowo diadili melalui Peradilan Militer?" tanya dia.

Menurutnya, Prabowo sengaja tidak diajukan ke Mahkamah Militer untuk menutupi keterlibatan petinggi ABRI yang saat itu menjadi atasan Prabowo .

"Peradilan terhadap Prabowo sengaja diulur-ulur. Padahal desakan untuk menggelar Mahmil sangat kuat. Tapi keputusan tetap ada di tangan Wiranto . Kalau dia mengulur-ulur, ini menandakan ada permainan politik untuk tujuan tertentu," tandasnya.

Dia juga mengklaim ada penjelasan tertulis dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang saat itu anggota DKP. Penjelasan itu menyatakan Prabowo diberhentikan secara hormat.

"Kalau tidak percaya pada Presiden itu artinya tidak percaya pada NKRI. Ini bahaya, jenderal purnawirawan tidak percaya pada NKRI," ujarnya.

Suryo menduga, Wiranto terpaksa membuat pernyataan tersebut untuk mengambil hati Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar dilihat berperan.

"Ini semacam investasi politik Wiranto pada Megawati. Semua Jenderal di sekitar Mega sudah tampil, nah sekarang giliran Wiranto . Sehingga lengkap sudah, Luhut Panjaitan, Agum Gumelar, AM Hendropriyono, Fahrul Rozi, Samsul Jalal dan Wiranto berkonspirasi untuk menunjukan kesetiaannya kepada Megawati dengan cara memfitnah dan menzalimi Prabowo ," tutupnya.