Timses sebut pelaporan Jokowi ke Bawaslu hanya cari popularitas

Merdeka.com - Kebijakan Presiden Joko Widodo menggratiskan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) di Jawa Timur, direspon sebuah laporan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) oleh Forum Advokat Rantau. Mendengar laporan itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani hanya tertawa.

Arsul mengatakan, pembuatan laporan tersebut hanyalah ulah seseorang yang tengah mencari popularitas saja.

"Sebagai seorang advokat yang sudah berpraktik 30 tahun. Saya tertawa saja mengikuti cara berpikir kelompok advokat yang menginisiasi pengaduan tersebut. Jadi tidak perlu ditanggapi khusus atas perilaku, yang buat saya hanya ingin cari populer saja," katanya di Jakarta, Selasa (30/10).

Dia menduga, jika nanti ada kebijakan pemerintah yang membawa manfaat ke masyarakat akan dilaporkan juga ke Bawaslu. Bahkan, Arsul meminta Forum Advokat Rantau agar mengusulkan ke Bawaslu untuk menghentikan kebijakan Presiden jika membawa manfaat baik bagi masyarakat.

"Kenapa enggak sekalian saja minta Bawaslu agar Presiden berhenti mengambil keputusan yang ada dampak ekonomisnya kepada rakyat," ujar politisi PPP ini.

Sebelumnya, Forum Advokat Rantau, melaporkan Jokowi, karena diduga melakukan kampanye terselubung dengan cara menggunakan jabatannya sebagai Presiden untuk menggratiskan tarif Jembatan Suramadu.

Beberapa bukti dibawa. Yaitu beberapa artikel berita dari media online. Menurut Rubi, salah satu anggota, Jokowi diduga melanggar pasal 282 jo 306 jo 547 uu 7 tahun 2017 tentang pemilu.

"Dugaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Jokowi dikarenakan berpotensi merugikan peserta pemilu," ungkap Rubi.

Reporter: Putu Merta Surya Putra