Timwas tanya alasan ketua DPR tak mau teken pemanggilan Boediono
Merdeka.com - DPR RI menggelar sidang paripurna penutupan masa sidang sebelum reses, Kamis (6/3). Selain itu, DPR juga mengagendakan pengumuman usulan dua nama calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Saat sidang dimulai, Anggota Timwas Century DPR Fraksi Partai Golkar, Chairuman Harahap, mempertanyakan alasan pimpinan DPR yang tidak mau meneken surat pemanggilan ketiga kepada Wakil Presiden Boediono.
"Kami mempertanyakan mengapa pimpinan tidak mau meneken surat pemanggilan tersebut," kata Chairuman di dalam Sidang Paripurna, Jakarta, Kamis (6/3).
-
Siapa yang memimpin rapat paripurna DPR? Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan alasan rapat paripurna DPR tidak lagi menyebutkan jumlah kehadiran anggota dewan secara virtual.
-
Apa yang dibahas dalam dialog DPR RI? “Tentunya lewat dialog ini, kita bisa menjembatani diskusi untuk membahas agenda strategis dari setiap anggota AIPA dengan Tiongkok. Karena tentu setiap negara punya isu dan concern tersendiri yang harus ditindaklanjuti. Termasuk mendalami isu-isu skala kawasan dan regional yang juga harus diselesaikan bersama,“ urai Puteri.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang mempertanyakan Tapera di DPR? Video tersebut saat anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Irine Yusiana Roba Putri mempertanyakan terkait Tapera, berikut transkrip pertanyaannya:
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
Chairuman menegaskan, keputusan untuk memanggil Boediono dalam kapasitasnya sebagai mantan gubernur BI sudah diputuskan dalam rapat Timwas Century.
"Mohon dijelaskan pimpinan. Tidak ada kewenangan ketua DPR menganulir keputusan rapat-rapat DPR. Makanya saya bertanya yang terhormat ketua kita di mana," tanya Chairuman kepada pimpinan sidang yang saat itu dipimpin Pramono Anung.
Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung yang memimpin sidang paripurna ini menjelaskan, pimpinan DPR memiliki alasan tersendiri untuk menolak meneken surat tersebut.
Sebab, kata dia, pimpinan sudah meneken dua kali surat pemanggilan terhadap Boediono yang direkomendasikan oleh Timwas Century.
"Kami menilai ini harus ditandatangani siapa, makanya kami melakukan rapat pimpinan DPR untuk berembuk menentukan siapa yang berwenang meneken surat tersebut," terang Pramono.
Dari hasil rapat pimpinan itu, memutuskan jika hanya satu pimpinan DPR saja yang berwenang meneken surat tersebut. Kewenangan itu diberikan kepada Ketua DPR Marzuki Alie.
"Kami memutuskan bahwa surat ini cukup diteken hanya satu pimpinan saja," terang Pramono.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Trimedya heran rapat sepenting ini tak dihadiri Kapolri
Baca SelengkapnyaBamsoet sebelumnya dilaporkan ke MKD terkait pernyataannya soal wacana amandemen UUD 1945.
Baca SelengkapnyaDasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca SelengkapnyaMKD DPR menolak surat klarifikasi dari Bamsoet dan akan melakukan pemanggilan ulang kepada Bamsoet.
Baca SelengkapnyaAnggota MKD Yanuar Gunhar menilai, ketidakhadiran Bamsoet menunjukan etika kurang baik dalam menjaga marwah institusi.
Baca SelengkapnyaMegawati Soekarnoputri kembali menyinggung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak mau menemuinya
Baca SelengkapnyaNamun, dia tidak menyebut daerah mana saja yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Baca SelengkapnyaMenteri Tito menyampaikan permintaan maafnya, setelah ditegur anggota DPR Komisi II Fraksi Golkar, Taufan Pawe karena mengobrol dengan Bima Arya
Baca SelengkapnyaMasinton Pasaribu menemui para demonstran dalam aksi kawal putusan Mahkamah Konstitusi
Baca SelengkapnyaBambang Pacul akhirnya mengeluarkan surat dari Kapolri
Baca SelengkapnyaSaat itu dibahas sekitar 496 Daftar Inventaris Masalah (DIM) dengan beberapa bagian.
Baca SelengkapnyaDia mengusulkan untuk digelar lagi rapat membahas pemilu dengan mengundang Kapolri.
Baca Selengkapnya