Tingkatan partisipasi perempuan di Papua, Kemendagri gelar acara pendidikan politik

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum melaksanakan kegiatan pendidikan politik dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan dalam agenda demokrasi pemilu serentak 2019 di Jayapura.

Plt Kasubdit Pendidikan dan Budaya politik Direktorat Politik Dalam Negeri Cahyo Ariawan mengatakan kegiatan pendidikan politik bagi perempuan ini untuk meningkatkan sinergitas pusat dan daerah. Tujuannya untuk memacu partisipasi politik kaum perempuan serta menanamkan pemahaman dan kesadaran politik bagi kaum perempuan terutama dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Papua yang diselenggarakan di 7 daerah pemilihan.

"Pemerintah telah memberikan dukungan terhadap pemberdayaan politik perempuan dengan mengeluarkan kebijakan affirmative action khususnya terkait dengan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dalam kepengurusan partai politik. Kebijakan keterwakilan perempuan ini merupakan amanat dari UU No 2 Tahun 2011 tentang Partai politik dan Permendagri nomor 36 tahun 2010 tentang pendidikan politik," katanya di Jayapura, Jumat (27/10).

Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan serta peningkatan budaya politik sangat diperlukan guna mewujudkan demokrasi berkualitas yang mengedepankan etika dan budaya politik serta siap dengan segala aturan yang ada. Menurut Bahtiar, perwujudan dari demokrasi berkualitas inilah yang selalu diperjuangkan pasca reformasi.

"Salah satu syarat demokrasi adalah ada partai politik, di mana dari 73 Partai Politik yang terdaftar ada 12 partai politik yang lolos verifikasi untuk dapat ikut serta dalam Pemilu serentak tahun 2019, dimana pelaksanaan pemilu baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPRD, pemilihan anggota DPR dan anggota DPD dilakukan dalam waktu bersamaan," ujarnya.

Bahtiar menjelaskan, pendidikan politik bagi perempuan sangat penting untuk meningkatkan partisipasi politik kaum perempuan serta mendorong kaum perempuan untuk lebih berperan dalam pengambilan keputusan (decision maker) baik itu pada level eksekutif maupun legislatif.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua, Musa Isir dalam kesempatan ini mewakili Pemerintah Provinsi Papua mengatakan, secara kodrati kaum perempuan memiliki kelebihan dibanding dengan laki-laki khususnya terkait kemampuan untuk melakukan banyak pekerjaan. Isu gender yang muncul pada saat ini menumbuhkan kesadaran kaum perempuan untuk mau berperan lebih di dunia politik.

"Peningkatan pemberdayaan politik perempuan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dimana selain peningkatan kualitas hidup, kaum perempuan juga harus meningkatkan partisipasi dan kesadaran untuk berperan lebih pada dunia politik," jelasnya.

Musa menambahkan salah satu hambatan dari keterlibatan perempuan di dunia politik adalah kultur patriarkis yang masih melekat pada masyarakat Indonesia dan menyebabkan ketergantungan kaum perempuan pada laki-laki.

"Guna mengatasi hambatan tersebut partai politik sebagai ujung tombak sistem demokrasi harus mendorong peningkatan kapasitas politik keberpihakan pada kaum perempuan melalui proses kaderisasi internal yang berkualitas," harapnya. (mdk/hhw)