Follow
Tiru SBY, Demokrat desak Jokowi transparan soal seleksi menteri
Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum terlihat melakukan seleksi para menteri-menterinya. Padahal, tinggal 10 hari lagi Jokowi bakal dilantik sebagai presiden periode 2014-2019.
Menanggapi hal ini, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron menyatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) transparan soal seleksi menteri. Hal ini penting agar publik tahu rekam jejak para calon menteri Jokowi.
"Semasa presiden SBY dilakukan secara transparan bahkan rekam jejak calon menteri selain di fit and proper test langsung oleh presiden dan wakil presiden, juga media mempublish-nya sehingga ada kesempatan masyarakat luas untuk mengetahuinya bahkan memberi masukan," kata Herman dalam pesan singkat, Jumat (10/10).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Siapa menteri Jokowi yang terlibat korupsi? Para Menteri Jokowi yang Terjerat Kasus Korupsi Dua periode pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya ada bebarapa menteri yang terjerat kasus korupsi.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
Herman mendesak baiknya Jokowi transparan dalam melakukan seleksi para calon menteri. Dengan begitu, publik bisa menilai apakah calon tersebut sesuai dengan harapan nantinya.
"Sebaiknya, baik strukturnya maupun para calon menterinya di-publish agar masyarakat luas bisa menilai dan tentunya di harapkan akan dihasilkan menteri-menteri yang memenuhi kriteria dan harapan rakyat," tegas Herman. (mdk/bal)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Reshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
PDIP meyakini Jokowi tidak memberi perintah kepada menterinya untuk bermanuver membentuk poros koalisi baru.
Baca Selengkapnya
Sumber merdeka.com membenarkan datang tawaran dari Jokowi untuk Demokrat mendapatkan jatah menteri.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan siap beri masukan susunan kabinet Prabowo jika diminta
Baca Selengkapnya
Wakil Presiden ke-12 RI Jusuf Kalla menjelaskan proses pembagian kursi menteri saat pemerintahannya.
Baca Selengkapnya
Sikap politik Demokrat dalam beberapa tahun belakangan menjadi oposisi disoroti PDI Perjuangan apabila menerima tawaran kursi menteri dari Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkap adanya menteri di Kabinet Jokowi yang getol melakukan lobi-lobi.
Baca Selengkapnya
Sandiaga Uno mengaku sempat berkomunikasi dengan sejumlah parpol, termasuk Demokrat.
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kader Demokrat tidak boleh bicara muluk-muluk pada pemilih.
Baca Selengkapnya
Dia pun mengingatkan agar Partai Demokrat paham akan soal etika politik.
Baca Selengkapnya
Muncul spekulasi tentang kemungkinan Demokrat mendapatkan jatah kursi menteri dalam Reshuffle tahap akhir pemerintahan Jokowi.
Baca Selengkapnya
SBY menilai ajakan PDIP dan Gerindra baik untuk transparansi politik
Baca Selengkapnya