Follow
Tito soal pilkada serentak: Pro kontra hasil diamankan dengan baik
Merdeka.com - Kepolisian Republik Indonesia menggelar rapat pimpinan (rapim) pertama di tahun 2017. Kali ini rapim digelar dengan tema 'Polri yang Promoter Siap Mengamankan Pilkada Serentak 2017'.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan dalam rapim semua hasil pencapaian Polri di tahun 2016 akan dievaluasi. Selanjutnya, semua jajaran akan menyamakan visi dan misi untuk menghadapi tantangan tahun 2017, khususnya menyangkut pengamanan Pilkada serentak yang bakal digelar pada Februari mendatang.
"Dua minggu lagi akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2017 di 101 daerah. Kita sudah lihat polarisasi di masyarakat di mana dapat menimbulkan ekses," kata Tito di PTIK, Jakarta, Rabu (25/1).
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana Pilkada Serentak diadakan? Dalam sistem presidensial, pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang menciptakan akuntabilitas dan legitimasi bagi pemimpin daerah.
-
Kenapa Pilkada dilakukan secara serentak? Pilkada serentak 2015 digelar untuk daerah-daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang habis pada periode 2015 sampai Juni 2016.
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Kenapa Pilkada Serentak dilakukan? Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pemilihan, serta mengurangi biaya penyelenggaraan.
Menurut Tito jika tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan dapat berdampak pada stabilitas negara. Tito menyebut wilayah yang harus mendapat perhatian khusus antara lain, Jakarta, Aceh dan Papua Barat.
"Makanya tema rapim kali ini adalah promoter Pilkada," ujar dia.
Pada kesempatan itu, Tito juga meminta jajarannya untuk siap mengamankan hasil dari Pilkada. Mengingat, tidak menutup kemungkinan bakal terjadi gejolak pro dan kontra dari hasil Pilkada nanti.
"Pro kontra hasil harus dapat diamankan dengan baik," pungkas Tito.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dengan pilkada langsung, Demokrat menilai masyarakat bisa memilih pemimpin yang dekat dengan rakyat
Baca Selengkapnya
"Jangan mengambil rIsiko terlalu tinggi," kata Mendagri Tito.
Baca Selengkapnya
Pesan itu disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat Rapat Koordinasi Penyelenggara Pilkada Serentak 2024.
Baca Selengkapnya
Kemenko Polhukam melakukan pemetaan untuk mengantisipasi terjadinya konflik sosial tersebut.
Baca Selengkapnya
Rasa fanatik itu harus dicegah dengan edukasi, agar mencegah terjadinya konflik.
Baca Selengkapnya
Jika pemerintah daerah tidak memasilitasi maka pilkada serentak pasti akan terganggu.
Baca Selengkapnya
Bima Arya menegaskan, stabilitas politik dan keamanan diperlukan agar potensi konflik yang terjadi pasca-pelaksanaan Pilkada dapat diminimalkan.
Baca Selengkapnya
Menteri Tito mendapat data sekitar 50 sampai 60 persen KPU dan Bawaslu Daerah tak netral.
Baca Selengkapnya
Kapolri mengajak masyarakat untuk bisa menjaga perdamaian di tengah perbedaan pendapat dan pilihan.
Baca Selengkapnya
Mendagri Tito kemudian menyinggung ketidak harmonisan antara Gubernur dengan Wali Kota dan Bupati karena unsur politis
Baca Selengkapnya
Pilkada serentak termasuk pesta demokrasi besar di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Ada banyak koalisi partai politik yang mengusung calon kepala daerah pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya