Follow
Tjahjo anggap wajar Agung Laksono langsung safari politik
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap safari politik yang dilakukan Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta Agung Laksono menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh adalah hal yang biasa-biasa saja. Mantan Sekjen PDIP itu mengatakan, wajar bila Agung Laksono yang baru saja disahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membangun komunikasi politik dengan Surya Paloh.
"Membangun komunikasi politik itu di dalam partai biasa saja, tidak ada masalah," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).
Lebih jauh, Tjahjo membeberkan bila dirinya juga baru saja ketemu dengan pengurus Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical).
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Kenapa Partai Golkar tidak mau Munaslub? “Saya berpandangan, Munaslub hanyalah jalan akhir ketika terdapat musibah, kondisi darurat atau force major sehingga ada unsur di puncak partai yang tidak berjalan.
-
Kenapa Golkar Sulut menolak Munaslub? Pemilu serentak 2024 tinggal menghitung bulan saja. Intinya kami menolak munaslub. Sekali lagi kami di Sulut sangat solid dan mendukung Pak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar,“
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
"Semalam saya ketemu Pak Nurdin Halid tidak masalah," tegasnya.
Tjahjo menganggap apa yang diputuskan oleh Menkum HAM soal kisruh Golkar jangan sampai dipandang secara politis. Tetapi sudut pandang hukum lebih penting untuk didahulukan.
"Yang penting apa yang sudah diputuskan Kemenkum HAM bukan dari kacamata politik itu kacamata hukum," tandasnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Amar putusan MK yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun.
Baca Selengkapnya
"Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024," tegas Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Diketahui, Kementerian Hukum (Kemenkum) telah mengesahkan PMI dibawah pimpinan Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnya
JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca Selengkapnya
Kisruh itu melibatkan dua calon ketua umum PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Baca Selengkapnya
Senior Golkar Lawrence T.P Siburian dipanggil karena wacana Munaslub Golkar
Baca Selengkapnya
Sikap JK dinilai senior Golkar terkait munaslub tidak konsisten kepada Airlangga dan Setya Novanto.
Baca Selengkapnya
Agung Laksono menjelaskan, bahwa untuk menjadi Dewan Pembina Golkar tak ada syarat harus menjadi pengurus kader.
Baca Selengkapnya
MK menyatakan, pengurus parpol yang akan diangkat menjadi Jaksa Agung harus lebih dulu berhenti dari kepengurusan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun.
Baca Selengkapnya
Dirinya tak akan melakukan cara-cara yang tidak benar dalam mengkontrol pemerintahan Prabowo-Gibran seperti melalui cibiran.
Baca Selengkapnya
Putusan MK itu memperbolehkan calon presiden dan calon wakil presiden tidak perlu berusia minimal 40 tahun dengan syarat berpengalaman menjadi kepala daerah.
Baca Selengkapnya
JK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII.
Baca Selengkapnya