Tjahjo Kumolo sebut Jokowi pasti maju jadi Capres 2019

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan langkah Joko Widodo di Pemilihan Presiden 2019. Tjahjo dengan tegas menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal kembali bertarung sebagai calon presiden.

Tanpa ragu Tjahjo mengucapkan itu. "Pak Jokowi pasti maju," tegas Tjahjo di Hotel Bidakara usai menghadiri akad nikah anak dari Budi Waseso dan Budi Gunawan, Jakarta, Sabtu (2/7).

Tjahjo sempat meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadi ketua tim sukses Jokowi di 2019. Saat itu alasan Tjahjo, Jusuf Kalla sudah memberi sinyal tidak akan kembali bertarung di Pilpres 2019. Namun permintaan Tjahjo itu ditolak Jusuf Kalla. Melalui juru bicaranya, Jusuf Kalla memilih fokus menyelesaikan pekerjaan hingga pemerintahannya selesai.

Mantan Sekjen PDIP ini menghormati apapun keputusan JK. Termasuk jika pada akhirnya nanti JK memilih kembali bertanding di Pilpres 2019. "Pak JK akan maju lagi sebagai Presiden masih bisa, Wapres masih bisa, tim sukses pasti bisa. Bukan tim mungkin jurkam. Beliau masih bisa jadi capres-cawapres. Bisa jadi jurkamnya," kata Tjahjo.

Tjahjo sadar betul bahwa JK memiliki hak politik. Termasuk untuk mencalonkan diri menjadi capres maupun cawapres. Tjahjo hanya sekadar mengusulkan, keputusan tetap ada di tangan JK. "Tanya sama beliau. Beliau kan punya hak politik," singkatnya.

Yang jelas, lanjutnya, Jokowi membutuhkan tim pendukung yang solid. "Akan diminta semua jadi jurkamnya di belakang layar," ucapnya.

Diketahui sebelumnya, melalui juru bicaranya, JK tidak berniat menjadi ketua tim sukses (timses) Jokowi. Alasannya, tidak elok karena posisi JK saat ini sebagai wakil presiden.

"Artinya, Pak JK sebagai Wapres, tentu tidak elok kalau terlalu jauh terlibat dalam urusan kampanye, apalagi sebagai ketua tim," ujar jubir Wapres JK, Husain Abdullah di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (30/8).

Husain menjelaskan, jika Jokowi benar-benar kembali maju sebagai capres, JK harus memastikan roda pemerintahan tetap berjalan maksimal. Dengan tensi politik tinggi, Jokowi harus fokus pada pertarungan. Jika JK menjadi bagian dari timses, maka roda pemerintahan bisa berantakan.

"Pada kondisi Pilpres, tingkat intensitas kegiatan politik 'kan tinggi, tetapi pemerintahan 'kan juga harus tetap berjalan, dan Bapak sebagai wakil Pak Jokowi tentu harus 'in-charge' bertugas untuk tetap membantu Pak Jokowi mensukseskan pemerintahannya," ucap Husain.

Selain itu, jika JK masuk dalam timses Jokowi dikhawatirkan muncul sentimen negatif. Sebab, keduanya malah akan sibuk berkampanye bukan menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah.

"Jadi penegasannya, menurut saya, tidak mungkinlah karena Pak JK harus tetap mem-'back up' tugas-tugas dari Pak Jokowi sampai akhir masa pemerintahannya, malah kalau Bapak masuk di situ tidak mengenakan bagi Pak Jokowi di mata publik," tuturnya.

Husain meminta Tjahjo memahami alasan penolakan JK masuk dalam timses Jokowi. "Oleh karena itu ini yang harus dipahami oleh Pak Tjahjo dalam konteks itu, dan Pak JK 'kan negarawan, jadi saya kira antara Bapak dan Jokowi pasti ingin melihat pemerintahan ini sukses," ucapnya.