Tjahjo nilai parpol perlu dibiayai APBN, misalnya maks Rp 1 T/tahun

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai perlu adanya wacana pemerintah dalam jangka panjang untuk memikirkan pembiayaan parpol lewat APBN. Namun, hal ini harus mendapat dukungan oleh DPR dan elemen-elemen masyarakat sipil.

"Dengan rincian 1 parpol misalnya maksimal Rp 1 triliun, setelah adanya hasil pemilu parpol yang memenuhi treshold 2019 misalnya," kata Tjahjo yang menekankan hal ini merupakan pendapat pribadinya, Senin (9/3).

Selain untuk menekan korupsi, Tjahjo menilai pembiayaan parpol oleh APBN merupakan political will yang diperlukan, karena parpol merupakan tempat perekrutan kepemimpinan nasional dalam negara demokratis.

"Tetapi persyaratan kontrol kepada partai harus ketat dan transparan, melanggar aturan harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU Partai Politik," ujarnya.

Menurut politikus PDI Perjuangan ini, partai politik memang perlu dana untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu, pendidikan kaderisasi serta melaksanakan program dan operasional.

"Di samping pola iuran anggota partai harus diwujudkan terbuka untuk kader partai dan simpatisan partai dan penggunaan anggaran dikontrol ketat oleh BPK dan lembaga-lembaga pengawasan lainnya, misalnya dan juga partisipasi aktif masyarakat," ujarnya.

"Jadi posisi partai di lembaga legislatif dapat optimal konsisten mampu melaksanakan keputusan politik secara konstitusional menyusun perencanaan anggaran negara, daerah dan menyusun UU, Perda dan fungsi legislasi serta fungsi pengawasan berjalan optimal," ujar dia.

Soal besaran bantuan tahunan pemerintahan kepada parpol, kata Tjahjo, hal itu sesuai suara yang diperoleh partai politik dalam setiap pemilu.

"Ke depan kalau anggaran pemerintah memadai dan sudah maksimal, diperlukan untuk program pengentasan kemiskinan dan pembangunan infrastruktur serta Revolusi Mental berjalan baik, saya kira pembiayaan partai politik dari pemerintah atau negara perlu jadi pertimbangan, termasuk bantuan pembiayaan kepada ormas yang sah," ujarnya.