Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tjahjo pertimbangkan penerapan meterai bagi calon independen

Tjahjo pertimbangkan penerapan meterai bagi calon independen Menteri Tjahjo Kumolo datangi KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, masih mempertimbangkan penerapan pembubuhan meterai dalam formulir persyaratan bagi calon independen yang ingin maju pada Pilkada 2017. Sebab penerapan tersebut butuh kesepakatan dengan DPR dan Panitia Khusus Pilkada.

"Ini belum bisa menyatakan karena harus ketemu DPR dulu, pansus, harus ada usulan dari KPU, tetap jadi bahan pertimbangan," kata Tjahjo di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (20/4).

Dia mengatakan pihaknya sudah bertemu dengan DPR membahas penerapan tersebut pada siang tadi. Namun, kata dia, masih ada yang belum disepakati yaitu soal persyaratan calon independen.

"Tinggal empat sampai lima poin saja, memang itu alot semua, menyangkut dukungan calon independen anggota DPR TNI Polri apakah cuti harus mundur, sanksi parpol, kalau ada sengketa tahapan pilkada, sekarang ini kan KPU, Bawaslu, MA jadi ini harus diputuskan peradilan sengketa tahapan pilkada lembaganya siapa," kata dia.

Lanjut dia, penerapan tersebut belum berlaku dan masih usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia belum memastikan untuk memberikan anggaran bagi calon independen untuk membubuhi meterai sebagai syarat maju Pilkada.

"Kalau KPU kan pada pemahaman harus dibuktikan dengan meterai. Nanti akan kita bahas apakah bukti KTP itu dengan data dari Kemendagri itu otentik atau tidak sesuai dengan warga di daerah mana, apakah tidak cukup atau kah harus dengan dukungan meterai, apa pertimbangannya," tukasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang
Soal Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Tegaskan Tak Ada Niat Jegal PDIP dan Muluskan Kaesang

Awiek menagaskan, keputusan yang diambil baleg diperuntukkan seluruh rakyat Indonesia.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Arahan Jokowi soal Koalisi: Ajak Sebanyak Mungkin Partai Dukung Ganjar
PDIP Ungkap Arahan Jokowi soal Koalisi: Ajak Sebanyak Mungkin Partai Dukung Ganjar

PDIP menegaskan tidak punya niatan untuk membubarkan koalisi lain.

Baca Selengkapnya
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada
Putusan MK, Gerindra Buka Kesempatan Partai di KIM Calonkan Kadernya Dalam Pilkada

Muzani tetap berharap internal KIM tetap solid dalam Pilkada 2024 demi meraih kemenangan yang maksimal.

Baca Selengkapnya
Ganjar soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Biar Dibahas Dewan dan Pemerintah
Ganjar soal Presiden Pilih Langsung Gubernur Jakarta: Biar Dibahas Dewan dan Pemerintah

Ganjar mengatakan, RUU DKJ masih terus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Baca Selengkapnya
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024
Komisi I DPR Usul Bentuk Panja Netralitas TNI di Pemilu 2024

Panja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK
Jokowi Buka Suara soal Baleg DPR Bikin Aturan Baru UU Pilkada Abaikan Putusan MK

Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada

Baca Selengkapnya
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK
Istana Buka Suara soal Jokowi Bakal Keluarkan Perppu Pilkada Usai Putusan MK

Pemerintah menghormati putusan MK soal perubahan ambang batas pencalonan Pilkada 2024 dan syarat calon usia kepala daerah.

Baca Selengkapnya
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Emosi Masinton PDIP Depan Menteri di Rapat RUU Pilkada
VIDEO: Emosi Masinton PDIP Depan Menteri di Rapat RUU Pilkada "Kita Tidak Bisa Butakan Kebenaran!"

Materi revisi ditargetkan sudah disepakati serta disahkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, pada malam harinya

Baca Selengkapnya
TPN Ganjar-Mahfud, Debat Capres-Cawapres Jadi Pertarungan Gagasan Tanpa Rekayasa
TPN Ganjar-Mahfud, Debat Capres-Cawapres Jadi Pertarungan Gagasan Tanpa Rekayasa

Hasto mengatakan debat harus menjadi pertarungan gagasan

Baca Selengkapnya