Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tjahjo sebut 5 isu krusial RUU Pemilu terkait hidup matinya parpol

Tjahjo sebut 5 isu krusial RUU Pemilu terkait hidup matinya parpol Pencoblosan Pilkada Aceh. ©2017 merdeka.com/afif

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan saat ini pemerintah bersama Pansus RUU Pemilu sedang intens melakukan lobi terkait lima isu krusial yang belum diambil keputusan.

"Hari ini saya sedang sibuk-sibuknya untuk menyelesaikan UU pemilu masih ada lima poin dari 562 pasal yang sudah selesai yang lima ini belum selesai mudah-mudah hari senin sudah selesai ini tinggal lobi," katanya saat memberi sambutan Penghargaan 21 Inspirator Pembangunan Daerah 2017 di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).

Lima isu tersebut terdiri dari terdiri dari Sistem Pemilu, ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, dan metode konversi suara ke kursi. Menurut Tjahjo kelima isu tersebut menyangkut keberlangsungan partai politik dari Pemilu.

"Karena lima ini menyangkut hidup matinya sebuah partai politik, menyangkut strategi partai politik untuk memenangkan pemilu legislatif, strategi Parpol memenangkan pilpres Karena UU menyebutkan bahwa capres itu bisa diusung oleh satu partai atau gabungan partai politik jadi ke lima hal ini yang sampai sekarang tidak ada titik temunya," jelasnya.

Sementara itu terkait isu Presidential threshold pemerintah tetap pada pendirian yakni 20-25 persen. Menurut Tjahjo antara partai pendukung pemerintah saat ini masih berbeda pendapat, di mana tiga parpol pendukung pemerintah yang mendukung usulan itu, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Nasdem.

Sementara, empat partai pendukung pemerintah lainnya yakni Partai Hanura, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional ingin ambang batas pencalonan presiden yang lebih rendah.

"Yang namanya partai pemerintah aja enggak kompak, enggak kompak karena semua mengintip oke semua mendukung Pak Jokowi, tapi siapa wakil presidennya?" katanya.

Hal ini disebabkan karena parpol pendukung pemerintah tidak terlepas dari kepentingan masing-masing parpol pada Pemilu 2019 mendatang.

"Semua partai pendukung pemerintah punya jagoan semua, belum lagi partai-partai yang lain yang berkoalisi dengan yang lain itu saya kira dengan dinamika yang ada diputuskan tanpa voting dengan musyawarah dalam upaya membangun sebuah sistem," terangnya.

Maka dari itu dengan ambang batas pencalonan presiden yang tinggi, partai politik dapat lebih selektif memilih calon presiden yang akan diusung. "Kepentingan pemerintah hanya satu, siapapun yang mengusulkan harus teruji masyarakat memilih wakilnya yang jelas," pungkasnya.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1
DPR Mulai Tampung Usulan Omnibus Law Politik, 8 UU Bakal Dijadikan 1

DPR menampung usulan pembentukan undang-undang (UU) sapu jagat atau Omnibus Law Politik.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika
Mendagri Tito Karnavian soal Revisi UU Pilkada: Ada Pro-Kontra dan Dinamika

Kendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Tim Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024
Tim Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Kapolri di Sidang Sengketa Pilpres 2024

Kubu Ganjar-Mahfud sudah bersurat ke Mahkamah Konstitusi terkait hal ini.

Baca Selengkapnya
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sudirman Said Bocorkan Isi Percakapan Jusuf Kalla Bertemu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jusuf Kalla (JK) sempat membenarkan pertemuannya dengan Hasto.

Baca Selengkapnya
Jelang Debat Kedua Cawapres, TPN Ganjar-Mahfud Datangi KPU Ingatkan Integritas
Jelang Debat Kedua Cawapres, TPN Ganjar-Mahfud Datangi KPU Ingatkan Integritas

Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis menyebut, kedatangan dirinya ke KPU hanya untuk menjaga integritas Pemilu

Baca Selengkapnya
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik
KPU Pastikan Patuh Konstitusi soal Wacana Omnibus Law UU Politik

Saat ini, KPU tinggal meunggu hasil dari rencana revisi Undang-Undang politik melalui Omnibus Law.

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.

Baca Selengkapnya
Isu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu
Isu Pemakzulan Jokowi Cuma Taktik Pengalihan Isu

Ia menduga, wacana pemakzulan mungkin adalah taktik pengalihan isu atau refleksi kekhawatiran pendukung calon lain akan kekalahan.

Baca Selengkapnya
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi
PDIP Ungkap Catatan Kritik: Jokowi Sosok Bertanggung Jawab Terhadap Kualitas Demokrasi

PDIP memberikan catatan terhadap proses Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada
Terungkap! Ini Sosok yang Teken Surat Agar Baleg DPR Segera Rapat Bahas RUU Pilkada

Rapat ini diyakini dilakukan karena DPR hendak membatalkan putusan MK soal aturan pencalonan Pilkada.

Baca Selengkapnya