TKN Anggap Bupati Madina Mundur Tak Berkaitan Suara Jokowi di Wilayahnya

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Dahlan Hasan Nasution disebut-sebut telah mengajukan surat permohonan berhenti dari jabatannya sebagai Bupati Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara. Dalam surat pengunduran diri itu, Dahlan mengaku kecewa atas hasil Pemilu 2019.

Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, akan mengonfirmasi terlebih dahulu. Meski demikian, dianggapnya tak ada hubungan pengunduran diri Dahlan dengan suara pasangan calon nomor urut 01 di wilayahnya.

"Kami melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Apapun Pemilu kan suara rakyat, ya menang atau kalah kita harus hormati suara itu. Yang penting kita menjaga prosesnya agar benar-benar berjalan dengan demokratis dan kita kawal hak rakyat berdaulat itu," kata Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (21/4).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengingatkan, untuk menang atau kalahnya Jokowi-Ma'ruf, semua tanggung jawab tim pemenangan. "Untuk menang atau kalahnya Jokowi-Ma'ruf itu, tanggung jawab tim kampanye," tegas Sekjen PDIP ini.

Dia menuturkan, tak ada satu pun Kepala Daerah yang aktif kemudian mendukung Jokowi-Ma'ruf, menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD). Selain untuk urusan etika, juga tak diperbolehkan oleh undang-undang.

"Hanya jadi pengarah. Karena itulah, yang bertanggung jawab memenangkan atau tidak secara formal adalah tim kampanye itu sendiri. Karena itulah kami yang bertanggung jawab," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah mengecek, dan membenarkan Dahlan membuat surat tersebut. Namun, dia menuturkan surat itu salah sasaran.

"Benar yang bersangkutan membuat surat tersebut. Secara prosedural, alamat surat ini tidak tepat. Harusnya ditunjukan kepada DPRD, untuk selanjutnya diteruskan kepada Mendagri melalui Gubernur Sumut," kata Tjahjo saat dikonfirmasi, Minggu (21/4).

Dia menuturkan, alasan dari Dahlan sangat tidak lazim. Karena, lanjutnya, akan mencederai amanat masyarakat.

"Tetapi alasan mundur ini sangat tidak lazim. Sehingga akan mencederai amanat masyarakat yang telah memilih yang bersangkutan secara langsung," ungkap Tjahjo.

Meskipun demikian, pihaknya akan mempelajari. Dan akan memanggil Dahlan serta Pemprov Sumut.

"Kita pelajari dan panggil yang bersangkutan bersama Pemprov Sumut. Karena alasan mundurnya bisa jadi blunder yang bersangkutan. Kami akan terus komunikasi dengan Pemprov untuk fasilitasi," tuturnya.

Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com (mdk/eko)