TKN Imbau Relawan Tak Kerahkan Massa Tandingan Aksi 22 Mei
Merdeka.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto mengimbau supaya tidak ada massa tandingan saat aksi di kantor KPU saat pengumuman hasil rekapitulasi suara Pemilu pada 22 Mei mendatang. Tujuannya agar situasi tetap kondusif.
"Yang kami imbau adalah tidak perlu ada konsentrasi massa tandingan karena kita jaga suasana kondusif," katanya di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (20/5).
Kendati demikian, dia tidak dapat melarang relawan Jokowi-Ma'ruf untuk mengekspresikan kemenangan lantaran demonstrasi adalah hak masyarakat. TKN sendiri menyatakan tidak akan mengerahkan massa karena percaya dengan independensi KPU.
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Kenapa TKN Prabowo tak khawatir? Menurut Herzaky, keempat menteri tersebut selama ini telah melakukan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkin serta telah sesuai aturan yang ada.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Siapa saja yang ikut demo di KPU? Soenarko menambahkan, aksi ini akan diikuti oleh sejumlah elemen masyarakat sampai beberapa organisasi relawan dari pasangan calon 01, Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dan paslon 03, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
Belum lagi, Hasto menambahkan, polisi sudah memperingatkan potensi serangan teror setelah melakukan penangkapan terhadap puluhan terduga teroris.
"Maka lebih baik kita jaga kondisi dengan kondusif, kita percayakan pada sistem demokrasi kita. Biarlah KPU mengambil keputusan dengan tenang," jelas Sekjen PDIP itu.
Hasto menegaskan, tidak akan selebrasi kemenangan pada 22 Mei nanti. Bahkan, dia mengaku, sudah memperingatkan kepada relawan bahwa hal tersebut tidak perlu. Hal itu juga sesuai dengan gaya kepemimpinan capres 01 Joko Widodo yang sederhana.
"Gaya kepemimpinan pak Jokowi kan sederhana, kita kan tidak ingin selebrasi yang berlebihan," tutupnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaPerintah Jokowi mendapat apresiasi banyak pihak, tak terkecuali aktivis.
Baca SelengkapnyaPara pendukung dan pemilih Prabowo-Gibran untuk menjadi amicus curiae atau sahabat pengadilan secara massal.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta seluruh relawan tidak melakukan provokasi dan fitnah.
Baca SelengkapnyaAda sekitar ratusan orang yang ditangkap Polda Metro Jaya, namun sebagian sudah dibebaskan
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menegaskan tidak akan ikut berkampanye pada 10 Februari nanti
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAliansi Mahasiswa Jabodetabek dan Blok Pelajar Politik Merdeka melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak intervensi hasil pemilu terhadap MK
Baca SelengkapnyaRelawan maupun pendukung Prabowo-Gibran tidak jadi menggelar aksi di depan MK.
Baca SelengkapnyaCalon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi memastikan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca Selengkapnya