TKN Jokowi: Jangan Racuni Rakyat Dengan Golput
Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding mengecam gerakan golongan putih (golput) alias gerakan tidak menggunakan hak pilih. Meski tak ada sanksi pidana, Karding menilai golput membuat masyarakat enggan mengambil keputusan.
"Pengambilan keputusan penting bagi negara kita. Jadi jangan racuni rakyat dengan langkah seperti itu," kata Karding di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (25/1).
TKN bakal kampanye lebih masif untuk mengantisipasi gerakan golput. Karding mengatakan tujuannya untuk mengarahkan masyarakat untuk memilih.
-
Siapa yang mempertanyakan data kerawanan Pemilu di Kaltim? Isran mempertanyakan data yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut. Sebab dalam riwayatnya, Kaltim tak pernah mengalami kericuhan dalam penyelenggaraan Pemilu.
-
Siapa yang unggul dalam survei Pilkada Jabar? 'Ini nama nama yang muncul di kalangan elite, Dedi Mulyadi muncul dari internal Gerindra, Ilham Akbar Habibie dari Nasdem, Ridwan Kamil dari Golkar,' kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam paparan surveinya pada 4 Juli 2024 lalu.
-
Bagaimana proses penghitungan suara di Jakarta Timur? Tedi mengatakan penghitungan di tempat pemungutan suara (TPS), rekapitulasi Tingkat kecamatan, kota, dan provinsi berjalan lancar.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Siapa yang diprediksi unggul dalam Pilkada Jateng? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan, mengungkapkan alasan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep unggul karena adanya pengaruh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
"Jadi jangan diracuni. Tapi harusnya ada gerakan di era demokrasi gejalanya banyak golput di seluruh negara. Kita harus dorong org berpartisipasi apapun pilihan dia," kata politikus PKB itu.
Karding mengatakan pihaknya belum begitu memetakan pemilih golput. Namun, dia menduga biasa adalah wilayah dengan tingkat swing voter tinggi.
"Belum tahu tapi pasti daerah swing, mungkin perkotaan atau orang yang enggak terlalu paham pentingnya pemilu," kata dia.
Diberitakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyatakan menjadi golput dalam sebuah ajang demokrasi adalah hak setiap orang dan tidak melanggar hukum. Itu merupakan bagian dari ekspresi politik.
Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menyampaikan, menentukan sikap untuk tidak memilih masuk dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni tidak melarang seseorang menjadi golput.
"Golput bukan tujuan, tapi ekspresi politik untuk memprotes keras, mengkoreksi sistem politik pemilu hari ini," kata Arif di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat, Rabu (23/1). (mdk/ded)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Lembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi hanya 58 persen.
Baca SelengkapnyaSurvei terbaru Indikator Politik Indonesia menyatakan elektabilitas Ridwan Kamil dan Pramono Anung selisih tipis 3 persen saja.
Baca SelengkapnyaBawaslu menyebut, menurunnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta harus menjadi refleksi bersama.
Baca SelengkapnyaTerkait dengan angka 93,3 persen itu belum dapat dipastikan jika pemilih untuk tidak golput.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud menemukan indikasi kecurangan pada pelaksanaan Pemilu 2024 berupa penggelembungan suara.
Baca SelengkapnyaAda pembagian sembako meliputi beras, minyak goreng, serta amplop kepada warga Jakarta di masa tenang.
Baca SelengkapnyaAngka partisipasi pemilih hanya tercapai 71,92 persen dari target 75 persen.
Baca SelengkapnyaKPU-Bawaslu dianggap tidak profesional dalam menyelenggarakan Pilkada Jakarta 2024. Hasilnya, angka golongan putih atau golput pun tinggi.
Baca SelengkapnyaDalam beberapa hasil lembaga survei, posisi Ganjar-Mahfud kerap di posisi terbawah
Baca SelengkapnyaNamun, hal itu berbanding terbalik dengan suara PDI Perjuangan yang tinggi pada Pemilu 2024 ini
Baca SelengkapnyaRIDO menilai, KPU DKI Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada.
Baca SelengkapnyaDengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca Selengkapnya