TKN Jokowi Pertanyakan Asal Muasal Ratusan Ribu Hektar Tanah Milik Prabowo

merdeka.com Sekitar 5 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Abdul Kadir Karding mengingatkan calon Presiden Prabowo Subianto tidak menjadikan rakyat sebagai tameng atas kepemilikan ratusan ribu hektar lahan. Dia mempertanyakan cara perolehan dan kepatuhan pajak Prabowo atas lahan-lahan tersebut.

"Bagaimana anda bicara rakyat-rakyat miskin soal Pasal 33 (UUD 1945) tapi anda sendiri kuasai ratusan ribu hektar sendiri. Enggak ada konsep redustribusi aset di sana dan harus kita tanyakan aset 220 (hektar) 120 (hektar) itu memperolehnya caranya bagaimana, pada saat kapan, apakah sudah bayar pajak, lalu aset itu selama ini digunakan untuk apa saja," kata Karding di posko TKN, Jakarta Pusat, Senin (18/2).

Ketua DPP PKB itu juga mempertanyakan apakah aset ratusan ribu hektar Prabowo masuk ke dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hal ini menjadi tolak ukur transparansi penyelenggara negara atau pejabat publik terkait kepemilikan aset mereka.

Orang lain juga bertanya?

Berita terbaru Prabowo Subianto selengkapnya di Liputan6.com

Dia meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, tidak melempar isu yang mengaburkan substansi gagasan Pilpres untuk mengecoh masyarakat.

"Harta kekayaan itu harus dilaporkan dalam LHKPN. Publik jangan terkecoh, jangan ikut genderang permainan BPN," tandas dia.

Diketahui, saat debat kedua Capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2), Jokowi mengatakan Prabowo memiliki ratusan hektare lahan yang berada di Kalimantan dan Aceh Tengah.

"Pembagian yang tadi sudah disampaikan 2,6 juta hektare agar produktif. Kita tidak memberikan gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Ingat, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya," kata Jokowi.

Prabowo tidak membantah pernyataan Jokowi. "Tanah saya kuasai ratusan ribu hektare benar, itu HGU (hak guna usaha), milik negara," katanya.

Dia mempersilakan jika negara mau mengambilnya. "Itu benar, negara bisa ambil. Untuk negara saya rela daripada ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis dan patriot," tegas Prabowo.

(mdk/ray)