TKN Jokowi Prediksi MK Tolak Seluruh Dalil Gugatan Kubu Prabowo

Merdeka.com - Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf meyakini hakim Mahkamah Konstitusi akan memutuskan menolak seluruh permohonan pokok perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan kubu Prabowo-Sandi. Menurut kubu Jokowi, kuasa hukum Prabowo-Sandiaga gagal membuktikan kecurangan Pemilu dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Kami meyakini mahkamah akan menolak permohonan untuk seluruhnya dalam pokok perkara," ujar Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ade Irfan Pulungan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (25/6).

MK berencana memutuskan gugatan sengketa yang diajukan kubu Prabowo-Sandiaga pada 27 Juni 2019.

Irfan meyakini eksepsi pihak terkait yaitu kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf, bakal dikabulkan. Yaitu meminta permohonan tidak dapat diterima. Sebab pemohon melakukan perbaikan permohonan menjelang sidang.

"Hal itu akan dikabulkan oleh Mahkamah sebab tidak ada aturan dalam UU Pemilu maupun Peraturan MK yang memperbolehkan perbaikan permohonan PHPU Pilpres," kata Irfan.

Namun, tim hukum Jokowi-Ma'ruf mempercayakan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keputusan yang adil. Menurut Irfan, hakim bakal memutuskan perkara tanpa tekanan dan intervensi.

Tim hukum Jokowi-Ma'ruf juga meminta semua pihak menghormati dan menerima putusan Mahkamah Konstitusi. "Sebab putusan MK itu bersifat final dan mengikat dan tidak ada lagi upaya hukum lain," kata Irfan.

Dalam kesempatan ini, Irfan menjelaskan, dalil permohonan tidak ada yang bisa dibuktikan selama persidangan. Apalagi berkaitan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Terkait Situng, menurut Irfan bakal ditolak permohonannya oleh hakim. Sebab Situng tidak menjadi dasar penetapan hasil Pilpres.

Berikutnya, terkait dugaan pelanggaran di TPS 08 Dusun Winongsari, Desa Karangjati, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, sudah diputuskan pemungutan suara ulang oleh Bawaslu.

Daftar pemilih tetap (DPT) 17 juta diduga siluman juga gagal dibuktikan. Tim hukum Prabowo-Sandiaga dinilai gagal melampirkan bukti adanya DPT siluman. Serta tidak ada yang menjelaskan DPT itu digunakan untuk melakukan pemungutan suara atau tidak.

"Hal di atas merupakan sebagian besar dari dalil pemohon yang tidak bisa dibuktikan berdasarkan saksi-saksi, ahli maupun alat bukti lainnya," kata Irfan.