TKN Jokowi Tegaskan Kombinasi Jalan Tol dan Pelabuhan Efektif Tekan Biaya Logistik

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Muhammad Misbakhun menyatakan bahwa upaya pemerintah saat ini dalam menggenjot pembangunan jalan tol hanya salah satu cara untuk menekan biaya logistik. Sebab, pemerintahan Presiden Jokowi juga menggenjot infrastruktur lainnya seperti pelabuhan untuk memudahkan distribusi barang.

"Jadi keberadaan jalan tol yang merupakan infrastruktur darat merupakan kombinasi atau pelengkap dari keberadaan angkutan laut yang merupakan penunjang utama konsep Tol Laut yang digagas oleh Presiden Joko Widodo," ujar Misbakhun di Jakarta, Jumat (15/2).

Pernyataan Misbakhun itu sebagai respons atas penilaian pengamat ekonomi Faisal Basri yang menyebut infrastruktur jalan tol saat ini kurang efisien menekan biaya logistik secara nasional. Menurut pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) itu, jika pemerintah mau menurunkan biaya logistik maka seharusnya yang digenjot adalah jalur laut.

Namun, Misbakhun punya pandangan berbeda. Legislator Partai Golkar itu mengatakan, pemerintahan Presiden Jokowi menggenjot infrastruktur jalan tol ataupun pelabuhan secara bersamaan.

Misbakhun menjelaskan, angkutan laut memang bisa mengangkut barang dalam jumlah besar. Namun, tuturnya, untuk mendistribusikan barang masih membutuhkan infrastruktur jalan.

"Bila saat ini biaya logistik belum turun secara signifikan, hal ini karena masih dibutuhkan waktu untuk menyelesaikan konektivitas antar-wilayah yang ada di Indonesia. Kami menilai pembangunan yang berkesinambungan antara jalan raya maupun jalan tol di darat dan pembangunan tol laut dapat mempersingkat jalur distribusi barang antar wilayah di Indonesia," ulasnya.

Wakil rakyat kelahiran Pasuruan, Jawa Timur itu lantas mencontohkan tol yang melintasi daerah asalnya. Saat ini Pasuruan sudah tersambung dengan Tol Trans Jawa.

Efek keberadaan tol yang melintasi Pasuruan pun sangat terasa karena jarak tempuh menuju pelabuhan di Surabaya juga menjadi lebih singkat. "Jadi warga di daerah pemilihan saya di Pasuruan dan Probolinggo juga sangat antusias menyambut keberadaan tol," tuturnya.

Misbakhun juga mengutip kajian Bank Dunia tentang Logistic Performance Index (LPI) 2018. Hasilnya, Indonesia berada di posisi ke-46 dengan skor 3,15. "Capaian itu atau naik dari posisi sebelumnya dalam LPI 2017 di peringkat ke-63 dengan skor 2,98," sebutnya.

Hanya saja, posisi Indonesia di LPI memang masih kalah dibandingkan Thailand (peringkat 32), Vietnam (39) dan Malaysia (41). Meski demikian, kata Misbakhun, capaian tersebut merupakan hal yang signifikan mengingat masih banyak kendala yang dihadapi Indonesia.

"Apalagi negara-negara itu telah terlebih dahulu membangun jalan tol secara masif ketimbang Indonesia. Pencapaian itu juga membuktikan bahwa keberadaan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang sedang dibangun pemerintah memiliki dampak positif," tuturnya.

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, pembangunan yang berkesinambungan dan terintegrasi menawarkan banyak opsi kemudahan, termasuk bagi distribusi logistik maupun transportasi masyarakat. Menurutnya, pemerintah juga telah memasukkan masalah konektivitas wilayah sebagai salah satu program yang akan dilaksanakan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024.

"Pembangunan infrastruktur jalan, pelabuhan dan bandara masih menjadi prioritas. Dengan kelancaran jalur logistik barang, harga barang dapat terkendali, tidak ada kelangkaan sehingga inflasi tetap terjaga dan membentuk sebuah stabilitas pasar yang menguntungkan baik pedagang maupun pembeli," tuturnya. (mdk/bal)