TKN Kumpulkan Bukti Dugaan Pelanggaran Pemilu di Acara Munajat 212

Merdeka.com - Direktur Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan tengah mengumpulkan bukti adanya dugaan pelanggaran pemilu di balik acara Munajat 212 di Monas, Jakarta, kemarin (21/2) malam.

Irfan menduga acara tersebut bermuatan politis dan sarat dengan dukungan kepada pasangan calon tertentu. Pihaknya akan mengumpulkan bukti bukti guna dijadikan dasar melaporkan Bawaslu.

"Kami lagi menghimpun data secara detail agar kami bisa melaporkan ini kepada pihak Bawaslu," kata Irfan Pulungan saat jumpa pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (22/2).

Irfan juga berharap Bawaslu mengumpulkan fakta-fakta di lapangan sebagai temuan dugaan pelanggaran. Apalagi, TKN mengantongi informasi bahwa personel Bawaslu dikerahkan ke lokasi acara untuk memantau.

"Saya juga minta dan mengimbau kepada pihak Bawaslu kalau mereka memang berada di tempat tersebut yang katanya mereka kan berada dalam acara tersebut ingin memantau acara pelaksanaan ini, ini menjadi temuan dari pihak Bawaslu setelah diproses," imbuhnya.

Irfan menilai terjadi dugaan pelanggaran pemilu dalam acara Munajat 212. Dia merujuk kepada tokoh-tokoh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi seperti Neno Warisman, Fadli Zon dan Zulkifli Hasan.

"Karena beberapa potongan video yang viral yang kita dapati bersama, itu sangat jelas sekali ada semacam ajakan, semacam simbol simbol jari, simbol tangan yang menunjukkan kepada pasangan calon 02, kemudian ada nyanyian lagu Ijtima ulama yang dikumandangkan dalam acara tersebut," terangnya.

"Makanya kami masih mengkaji, mengumpulkan bukti, untuk kami segera melaporkan ke pihak Bawaslu terhadap peristiwa semalam dalam acara 212," ucap Irfan.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno, Ahmad Muzani mempersilakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki lebih lanjut kasus dugaan pelanggaran kampanye di aksi munajat 212, Kamis (21/2). Sebab, kata dia memang wewenang Bawaslu untuk menilai adanya pelanggaran atau tidak.

"Apakah itu ada unsur atau tidak, biar Bawaslu. Selalu saja kalau ada selisih paham dua belah pihak selalu merujuknya ke Bawaslu karena Bawaslu itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah ini salah jalur atau tepat jalur," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/2).

Sedangkan terkait pengacungan simbol dua jari yang dilakukan para petinggi BPN seperti Fadli Zon dan Zulkifli Hasan, Muzani menanggapi santai. Menurutnya, itu adalah ekspresi spontanitas saja.

"Kalau kemudian di situ kemudian ada yang memberi isyarat dua jari begini, itu saya kira lebih merupakan ekspresi atau spontanitas dari para pengunjung hadirin," ungkapnya.

Muzani justru membandingkan kejadian pengacungan dua jari itu dengan aksi penyorakan Ridwan Kamil saat di stadion sepak bola. Kala itu, Ridwan Kamil di datang dengan disambut sorakan nama 'Prabowo'.

"Cuma bedanya di Jalak harupat yang datang adalah Ridwan Kamil, yang deklarasi yang mengatakan pendukung 01, yang di munajat yang datang adalah Zulkifli Hasan yang artinya mendukung 02," ujarnya.