Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

TKN Minta Bawaslu Periksa Menkominfo Agar Tak Ada Opini Giring PNS Dukung Jokowi

TKN Minta Bawaslu Periksa Menkominfo Agar Tak Ada Opini Giring PNS Dukung Jokowi Aria Bima di Sukoharjo. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Amin menilai Bawaslu perlu mengusut ucapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara soal 'Yang Gaji Kamu Siapa'. Tujuannya agar tidak ada anggapan Rudiantara menggiring PNS untuk mendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01.

Menurutnya, Rudiantara hanya memberikan reaksi terhadap seorang PNS yang berekspresi memberikan dukungan kepada paslon nomor urut 02 di acara resmi kementerian.

"Perlu (diusut), supaya transparan. Karena saat ini kan seolah-olah diinterpretasikan seolah-olah Pak menteri menggiring pada hal yang dimaksud untuk mendukung ke 01. Padahal Pak Menteri hanya memberikan reaksi," ujar Aria disela acara Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, di Sukoharjo, Jawa Tengah, Sabtu (2/2).

Ucapan Menkominfo tersebut, lanjut Aria, bukan berarti mengajak untuk mendukung Jokowi-Ma'ruf. Namun, menurutnya, Rudiantra meminta PNS tersebut agar lebih tahu diri dan tetap menjaga netralitas.

"Jadi Pak Menteri hanya bereaksi atas perilaku tindakan ASN yang mengekspresikan dukungan pada paslon 02. Kemudian merespons untuk lebih tahu diri lah, siapa yang nggaji. Ngono yo ngono, ning ojo ngono," katanya.

Aria meyakini netralitas yang dimiliki oleh Rudiantara. Selain berasal dari kalangan profesional, lanjutnya, Rudiantara juga tidak pernah menunjukkan keikutsertaannya dalam kegiatan politik praktis. Apalagi memberikan dukungan kepada salah satu pasangan calon, termasuk Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Saya tahu persis, pak Menteri (Rudiantara) itu bukan seorang partisan dari parpol. Dia lahir dari kalangan profesional, cara menempatkan diri sebagai ASN juga pada posisi yang netral. Netralitas pak menteri ini beda. Dia tidak pernah ikut saya kampanye, tidak ikut acara yang menghadirkan pak Jokowi sebagai capres, baik itu saat pendaftaran, pengambilan nomor," tegas Aria.

"Walaupun sebenarnya itu tidak dilarang, tapi dia tidak pernah melakukan itu. Jadi saya percaya, Pak Rudiantara tidak bermaksud sama sekali untuk menggiring ASN untuk masuk ke 01 yang secara formal dilakukan dalam kegiatan Kemenkominfo," sambungnya.

(mdk/ray)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?
Nusron Wahid Jawab TPN Ganjar-Mahfud soal Etika Presiden Boleh Kampanye: Dulu Kenapa Tidak Dipermasalahkan?

Nusron menyebut isu standar moral ini muncul karena perbedaan kepentingan politik saja.

Baca Selengkapnya
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar
Anggota Satpol PP Garut Deklarasi Dukung Gibran Dilaporkan ke Bawaslu Jabar

Anggota Satpol PP di Garut yang viral mendeklarasikan dukungannya kepada Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dilaporkan ke Bawaslu Jabar, Rabu (3/1).

Baca Selengkapnya
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas
Jokowi Evaluasi Perwira TNI Duduki Jabatan Sipil Buntut Kasus Suap Kepala Basarnas

Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfandi diduga terima suap Rp88,3 miliar.

Baca Selengkapnya
Respons Bobby Nasution soal Kabid SMP Disdik Medan Ajak Dukung Prabowo-Gibran
Respons Bobby Nasution soal Kabid SMP Disdik Medan Ajak Dukung Prabowo-Gibran

Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan tanggapan terkait pejabat Disdik yang viral mengajak para kepala sekolah mendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
Gibran Minta Aiman Witjaksono Buktikan Tudingan ‘Polisi Tidak Netral’
Gibran Minta Aiman Witjaksono Buktikan Tudingan ‘Polisi Tidak Netral’

Gibran dengan santai menjawab tudingan Aiman, dan meminta dia untuk membuktikan.

Baca Selengkapnya
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu
Tim Hukum AMIN Ancam Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pemilu

Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

Baca Selengkapnya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya

Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya
Viral ASN Boyolali Diperintah Pilih Ganjar, PDIP: Kita Bagaimana Beri Instruksi PNS?
Viral ASN Boyolali Diperintah Pilih Ganjar, PDIP: Kita Bagaimana Beri Instruksi PNS?

Viral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang
Penjelasan Istana soal Jokowi Disebut Angkat Jutaan CPNS Jika Gibran Menang

Tidak seharusnya perekrutan PNS dikaitkan dengan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
TPN Tidak Khawatir Jokowi ke Jateng Usai Ganjar Kampanye: Pokoknya Kerja saja
TPN Tidak Khawatir Jokowi ke Jateng Usai Ganjar Kampanye: Pokoknya Kerja saja

Rieke mengaku tidak khawatir kunjungan Jokowi akan menggerus suara PDIP di Jateng.

Baca Selengkapnya
TOP NEWS: Jokowi Tegas Evaluasi Perwira TNI Soal Suap Basarnas | Prabowo 'Ultimatum' Cak Imin
TOP NEWS: Jokowi Tegas Evaluasi Perwira TNI Soal Suap Basarnas | Prabowo 'Ultimatum' Cak Imin

Presiden Jokowi menegaskan akan mengevaluasi perwira tinggi TNI yang menduduki jabatan sipil.

Baca Selengkapnya
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu
Pro Kontra Usai Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Berpihak di Pemilu

Jokowi menjelaskan bahwa presiden boleh berkampanye dan berpihak di Pemilu

Baca Selengkapnya