TKN Minta Tak Diseret Dalam Kasus Peretasan Data Ferdinand Hutahaean dan Imelda
Merdeka.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak asal menuduh dan melakukan playing victim terkait kasus peretasan akun media sosial Ferdinand Hutahaean dan Imelda Sari.
"Lagi musim juga playing victim. Jadi kita tahan diri dulu, kita dorong untuk diusut tuntas," kata Direktur komunikasi politik TKN Jokowi-Ma'ruf, Usman Kansong dalam diskusi Polemik MNC Trijaya berjudul "Musim Retas Jelang Pemilu" di D'Consulate Resto, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Sabtu (6/4).
Menurut Usman, kasus peretasan akun media sosial tidak sekadar merugikan kubu BPN, tetapi bisa juga merugikan kubu TKN. Lewat asumsi dibangun, seolah TKN menjadi pihak yang meretas tanpa fakta valid.
-
Kenapa TKN Prabowo-Gibran meminta relawan untuk tidak menyerang pribadi Capres Cawapres lainnya? Menurut dia, kandidat yang maju dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang merupakan putra putra terbaik bangsa yang dipilih partai politik, dan ditawarkan kepada rakyat agar dipilih sebagai pemimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang. Oleh karenanya, cara-cara berpolitik dengan menyerang pribadi calon dinilai Sangap tidak sesuai adab ketimuran.
-
Kenapa Timnas AMIN minta Bawaslu beri kartu merah ke Prabowo-Gibran? Pemberian sanksi itu sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan kepada penyelenggara pemilu. Jangan sampai penyelenggara kehilangan kepercayaan publik.'Jadi kembali kan ini bagian dari tadi mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara, termasuk urusan pemilu ini. Jangan sampai rakyat itu sudah tidak percaya, gimana negara ini mau maju kalau rakyat saja sudah tidak percaya pada penyelenggara negara,' tegas Indra.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Kenapa TPN Ganjar-Mahfud minta pendukung rekam bukti kecurangan? 'Kita ingin mengkoordinasikan semua kawan-kawan di daerah untuk bisa bersama-sama mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran yang ada. kita ini gampang mengatakan pelanggaran itu ada, tapi selalu abai dalam mendokumentasi pelanggaran ini,' tutur Todung di Media Center Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).
-
Siapa yang operasi Prabowo? Tim dokter itu diketuai oleh Brigjen TNI Purn dr Robert Hutauruk.
-
Siapa yang mengklaim meretas situs KPU? Pelaku kejahatan siber dengan nama anonim 'Jimbo' mengklaim telah meretas situs kpu.go.id dan mendapatkan data DPT dari situs tersebut.
"Kita dirugikan karena mendapat tuduhan. Padahal dipastikan tidak dari kita. Apalagi kalau menuduh tanpa bukti, itu merugikan demokrasi," tutur Usman.
TKN mendorong BPN agar percaya kepada pihak kepolisian yang segera mengusut tuntas kasus peretasan.
"Saya mendorong kasus ini diusut secara hukum. Jadi kasus ini bisa menimpa siapa saja ya baik TKN maupun BPN. Jadi kita dorong untuk diusut tuntas," ujar Usman.
Sebelumnya, tuduhan dimaksud Usman diutarakan oleh Anggota BPN Prabowo-Sandi, Indra. Dia mengatakan ada pihak yang kalap dan memiliki motif politik di balik peretasan akun media sosial milik dua politisi Demokrat.
"Kami menduga ada pihak yang kalap, saya menduga hacker yang meretas akun medsos anggota BPN memiliki motif politik yang kuat. Itu terlihat dari kontennya," kata Indra dalam kesempatan sama.
Reporter: Muhammad Radityo
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pelaku berinisial AWK sebelumnya ditangkap polisi di wilayah Jember, Jawa Timur, Sabtu (13/1) pagi.
Baca SelengkapnyaBerharap KPU bersama instansi terkait untuk melakukan penguatan terhadap kemanan siber
Baca SelengkapnyaArsjad Rasjid menanggapi soal rektor Unika yang mengaku dihubungi polisi untuk membuat video apresiasi kinerja Jokowi
Baca SelengkapnyaTKN Prabowo-Gibran mengatakan bahwa data pertahanan adalah bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaTidak ada kaitannya sama sekali dengan apa yang selama ini Cak Imin dan Anies lakukan saat masa kampanye.
Baca SelengkapnyaTKN menghimbau agar semua pihak tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam pilpres ini.
Baca SelengkapnyaKubu Ganjar-Mahfud akan memberikan bantuan hukum kepada Palti Hutabarat.
Baca SelengkapnyaDia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca SelengkapnyaMenurut Syaugi, komunikasi antar partai menjadi kewenangan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, dan PKB).
Baca Selengkapnyabanyak masyarakat yang mengaku data mereka dicatut, padahal sama sekali tidak tahu atau kenal apalagi menyatakan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Baca SelengkapnyaSebagaimana disebutkan dari kubu 01 yang menyebut adanya keterlibatan aparat penegak hukum di pemilu 2024 baik dari awal hingga putusan hasil rekapitulasi suara
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meminta tidak ada pihak mengadu domba antara TKN dan relawan.
Baca Selengkapnya