TKN Pertanyakan BPN Kebelet Seret Pelanggaran Pemilu ke Ranah Legislatif

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadzily menilai kubu pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandi terlalu kebelet membawa masalah kecurangan Pemilu Serentak 2019 ke ranah legislatif. Hal ini, ia katakan merespon usulan Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Fadli Zon yang berencana mengusulkan adanya Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu.

Ace menjelaskan, untuk membentuk pansus harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Seperti diketahui, dalam UU tersebut disebutkan perlu disetujui lebih dari satu Fraksi di DPR.

"Pembentukan Pansus harus melalui proses yang benar dan proper sesuai UU MD3. Kok kebelet amat ingin menyeret masalah Pemilu ini ke dalam ranah kekuasaan legislatif," kata Ace saat dihubungi merdeka.com, Kamis (25/4).

Dia juga menyarankan, sebaiknya usul tersebut disampaikan setelah masa sidang DPR dimulai kembali pada 11 Mei mendatang. Sebab, kata Ace, saat ini DPR tengah menjalani masa reses.

"Soal usulan pembentukan Pansus, sebaiknya menunggu masa persidangan berlangsung. Saat ini kan masih dalam masa reses," ungkapnya.

Terkait dugaan pelanggaran pemilu, Politikus Golkar ini meminta kubu Prabowo-Sandi untuk menempuh jalur hukum yang sudah disediakan seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu. Serta membiarkan KPU menjalankan tugas terlebih dahulu.

"Sebaiknya, biarkan Penyelenggara Pemilu yaitu KPU dan Bawaslu bekerja secara independen tanpa harus mengalami intervensi politik oleh DPR. Berikan kesempatan kepada KPU untuk menyelesaikan masa perhitungannya," ucapnya.

"Jika ada kecurangan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur UU, yaitu laporkan ke Bawaslu atau Gakumdu. Juga bisa melalui Mahkamah Konstitusi," tandasnya.

Sebelumnya, Fadli Zon akan mengusulkan pembentukan Pansus pada masa persidangan DPR mendatang. Hal itu, dilakukan untuk mengatasi masalah kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019.

"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4).