TKN Sebut Menteri Jabatan Politis, Boleh Bantu Jokowi Persiapkan Debat Capres

Merdeka.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Ace Hasan Syadzily menegaskan calon presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi boleh dibantu menteri untuk asupan data-data terkait materi debat capres kedua. Sebab, kata dia, jabatan menteri adalah jabatam politis.

"Diperbolehkan karena jabatan menteri itu adalah jabatan politik ya," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/2).

Ace menjelaskan seorang menteri tidak terkait dengan aturan kenetralan. Menurutnya, yang harus netral adalah birokrat di bawahnya.

"Kecuali birokrasi, kalau birokrasi di bawahnya itu memang harus netral. Tapi kalau jabatan menteri sendiri itu adalah jabatan politik dan dia berhak untuk membantu presiden istilahnya juga kan menteri ini pembantu Presiden," ungkapnya.

Sehingga, lanjut Politikus Partai Golkar ini sudah seharusnya menteri membantu Jokowi. Termasuk dengan cara memberikan data dan dukungan.

"Jadi menurut kami bahwa menteri memang seharusnya dapat mendukung dan memberikan dorongan sepenuhnya kepada presiden untuk terutama kinerja yang selama ini dilakukan oleh para menteri tersebut," ucapnya.

Kubu petahana tidak banyak melibatkan pakar dan akademisi dari luar 'lingkaran'. Pasokan data yang dibutuhkan petahana sudah disediakan. Semua menteri terkait dengan tema debat capres, memberi pasokan materi. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dilibatkan di dalam tim. Soal infrastruktur, ada pasokan dari Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Capres petahana wajar saja meminta (bantuan menteri). Apa capaian di bidang lingkungan hidup? Dia minta ke ibu Siti (Menteri KLHK Siti Nurbaya). Apa capaian di bidang infrastruktur, minta ke Pak Basuki (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono). Karena menteri jabatan politik bisa ikut terlibat di dalam mempersiapkan debat. Sebetulnya kan data itu tersedia tinggal bagaimana dan mau enggak kita mengungkapkannya. Saya kira itu saja, common sense saja lah," jelas Direktur Komunikasi Politik TKN Usman Kansong kepada merdeka.com, kemarin.

Data yang dikumpulkan dipastikan datang langsung dari sumbernya yakni Kementerian terkait. Data itu sesungguhnya terbuka, bisa diakses siapa saja. Menurutnya, bukan hal yang berlebihan jika menteri kabinet kerja ikut membantu persiapan petahana.

"Jadi tidak terlalu istimewa juga ketika Pak Jokowi minta data, masukan dari Kementerian terkait. Bukan terlibat secara langsung tapi Pak Jokowi bisa minta data kepada mereka. Kementerian Perdagangan bisa saja kan misal ada pertanyaan soal ekspor impor kita bisa jawab dengan adanya data-data kementerian perdagangan."

Tidak hanya itu, politisi PDIP yang berkantor di Kantor Staf Presiden (KSP) juga ikut membantu Jokowi.

"Ada dari tim di KSP yang juga mumpuni di bidang energi misalnya Darmawan Prasodjo itu kemarin ikut diskusi," ucapnya.