TKN Sebut Pemahaman Prabowo Soal Kartu Jokowi Dangkal, Tak Melulu Soal Duit

Merdeka.com - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengaku heran dengan janji program kartu dari calon presiden petahana, Joko Widodo atau Jokowi. Ia menilai, kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mendukung terwujudnya program tersebut lantaran cadangan keuangan negara tidak mencukupi.

Menanggapi hal itu, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily mengatakan, Prabowo masih memahami program kartu Jokowi secara dangkal. Padahal, bila dilihat secara komprehensif, kebijakan Kartu Pra Kerja Jokowi tidak melulu bicara soal dana semata.

"Pak Prabowo memahami tentang kartu Pra Kerja masih memahaminya secara dangkal. Dia memahaminya hanya dengan pendekatan duit, duit dan duit. Cara pandang ini sama dengan para pendukung Parabowo-Sandi pada umumnya," tukas Ace melalui sebuah pernyataan tertulis saat dihubungi Liputan6.com, Senin (1/4).

"Kebijakan ini menyangkut dengan investasi jangka panjang bangsa ini untuk menciptakan SDM yang memiliki keterampilan, skill, berkualitas dan memiliki daya saing," tambahnya.

Ace menegaskan, TKN berkeyakinan bahwa Jokowi pastinya menginginkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kesiapan untuk masuk dunia kerja.

Baik lulusan baru maupun yang ingin beralih profesi, semuanya harus siap bekerja atau membuka usaha melalui pelatihan yang terstruktur dan sistematis dengan adanya Kartu Pra Kerja. Soal anggaran sendiri, Ace menjelaskan kebijakan ini dapat dilakukan dengan dua hal. Yaitu melalui skema anggaran negara dan menggandeng pihak swasta.

"Soal anggaran, tentu akan kami alokasikan sesuai dengan skala prioritas pemerintahan Jokowi ke depan yang sebelumnya lebih banyak kepada infrastruktur," tutur Ace.

"Kedua, kami juga akan menggandeng pihak swasta yang membutuhkan tenaga kerja trampil yang siap pakai. Kami akan melibatkan dunia usaha dan industri dengan mempersiapkan SDM yang dibutuhkan mereka. Dengan demikian, Kartu Pra Kerja ini bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian yang lebih mandiri," ia melanjutkan.

Ace menuturkan, sebenarnya pendidikan keterampilan dan vokasi sudah banyak dilakukan di berbagai kementerian. Terutama Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKMK untuk pendidikan kewirausahaan, dan lainnya.

"Dengan Kartu Pra Kerja ini dapat mengintegrasikan dan menyempurnakan program-program yang telah ada," ujar Ace.

Ia menegaskan, kebijakan Kartu Pra Kerja ini sangat bisa dilakukan bila disertai politik anggaran yang berorientasi pada pengembangan kualitas SDM. Di sisi lain, pelibatan dunia swasta dan industri juga menjadi penting dalam rangka mendorong kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

"Jadi Pak Prabowo jangan dulu pesimis soal kebijakan yang sangat bagus ini. Kita harus optimis untuk menciptakan SDM yang berkualitas," tandas Ace.

Reporter: Ratu Annisa Suryasumirat

Sumber: Liputan6.com (mdk/bal)