TNI dan Polri lebih membutuhkan, Hanura tolak kenaikan tunjangan DPR

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Wiranto mengaku telah menginstuksikan Fraksi Hanura di DPR untuk menolak kenaikan tunjangan tiap Anggota dewan. Dia menyatakan banyak pihak yang lebih membutuhkan ketimbang uang negara digelontorkan untuk para anggota dewan.

"Sebagai wakil rakyat seyogyanya menghindari minta tunjangan. Beri kesempatan pemerintah untuk berikan tunjangan ke pihak-pihak yang lebih prihatin keadaannya," kata Wiranto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Wiranto mencontohkan, pihak yang lebih pantas membutuhkan kenaikan tunjangan yaitu kalangan TNI, Polri maupun Guru. Sebab, kalangan tersebut, yang lebih merasakan dampak dari inflasi.

"Yang butuh tunjangan naik banyak. PNS, TNI/Polri dan pihak-pihak lain merasa adanya inflasi ini butuh pendapatannya bertambah," tegas mantan Panglima TNI ini.

Seperti diketahui, dalam APBN 2016 yang sudah disahkan kemarin antara pemerintah dan DPR, tunjangan anggota dewan mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Berikut tunjangan DPR di APBN 2016:

1. Tunjangan kehormatan

A. Ketua badan/komisi sebesar Rp 6 juta dan akan diusulkan menjadi Rp 11,1 juta

B. Untuk wakil ketua dari Rp 6,4 juta menjadi Rp 10,7 juta

C. Anggota dari Rp 5,5 juta menjadi Rp 9,3 juta.

2. Tunjangan komunikasi intensif

A. Ketua badan/komisi dari Rp 16,4 juta akan diusulkan menjadi Rp 18,7 juta

B. Wakil ketua dari Rp 16 juta akan menjadi Rp 18,1 juta

C. Anggota dari Rp 15,5 juta menjadi Rp 15,6 juta

3. Tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran

A. Ketua komisi/badan sebesar Rp 5,2 juta akan menjadi Rp 7 juta

B. Untuk wakil ketua komisi atau badan, dari Rp 4,5 juta akan menjadi Rp 6 juta

C. Anggota DPR dari Rp 3,7 juta menjadi Rp 5 juta