TNI-Polri Diturunkan Awasi PPKM, Komisi III Ingatkan Jangan Sampai Terjadi Gesekan

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta ada pengawasan Satpol PP dan bantuan TNI-Polri untuk mengawasi penerapan pembatasan makan di tempat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menilai pengawasan tersebut memang diperlukan. Sahroni mengingatkan tugas aparat di lapangan ini harus jelas. Supaya tidak terjadi gesekan dengan masyarakat.

"Harus jelas juga apa yang harus para aparat ini lakukan, SOP-nya clear, jangan sampai nanti terjadi gesekan di lapangan," ujar Sahroni kepada wartawan, Selasa (27/7).

Orang lain juga bertanya?

Sahroni mengatakan, saat diputuskan pembatasan makan di tempat selama 20 menit wajar jika ada pengawasan. Jumlah warung yang cukup banyak, ia nilai, alasan yang bisa dipahami mengapa sampai diterjunkan anggota TNI-Polri. Politikus NasDem ini juga mengingatkan bagaimana efektivitas dan efisiensi pengawasan oleh aparat keamanan ini.

"Ya kalau aturannya memang sudah diputuskan untuk pembatasan makan 20 menit, mau tidak mau ya harus ada pengawasan dan penegakan aturan. Karena jumlah warung sangat banyak ya saya paham kenapa TNI-Polri harus diturunkan mengawasi. Pertanyaannya mengenai efektivitas dan efisiensinya aja," ujarnya.

Sebelumnya, Pemerintah menerapkan pembatasan waktu makan pengunjung maksimal 20 menit di warung atau tempat makan sejenis pada daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Inmendagri berharap adanya pengawasan dari Satpol PP dan bantuan TNI-Polri.

"Memastikan bahwa aturan ini bisa tegak. Mulai dari persuasif, pencegahan, sosialisasi, sampai ke langkah-langkah koersif tentunya dengan cara-cara yang santun dan tidak menggunakan kekuatan yang berlebihan, excessive use of force yang kontraproduktif," tandas Tito dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/7).

Oleh sebab itu, saat makan Tito berharap tidak membuat aksi atau kegiatan yang membuat terjadinya droplet hingga berbicara saat makan. Aturan tersebut kata Tito pun sudah diterapkan di beberapa negara.

"Mungkin kedengaran lucu, tapi di luar negeri, di beberapa negara lain sudah lama diberlakukan itu. Jadi makan tanpa banyak bicara dan kemudian 20 menit cukup, setelah itu memberikan giliran kepada anggota masyarakat yang lain," bebernya.

(mdk/lia)