Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tolak 7 proyek DPR, Gerindra minta Rp 2,7 T dialihkan ke produksi

Tolak 7 proyek DPR, Gerindra minta Rp 2,7 T dialihkan ke produksi Gedung DPR. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani menyatakan pihaknya tidak menyetujui 7 proyek pembangunan DPR yang akan menelan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun. Dia menyarankan ada baiknya anggaran tersebut dialihkan ke sektor-sektor produksi yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi saat ini.

"Akan lebih baik kucuran dana pembangunan gedung yang sebesar Rp 2,7 triliun itu dimasukkan ke sektor-sektor produksi yang bisa merangsang tenaga kerja dan lain-lainya," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).

Anggota Komisi I DPR ini meminta pimpinan DPR maupun Badan Anggaran berpikir ulang dengan rencana ini. Walaupun kata dia, rencana 7 proyek tersebut memang sudah sesuai dengan UU protokol untuk memfasilitasi kinerja para anggota dewan.

"Satu sisi ini memang sudah menjadi kebutuhan untuk merevitalisasi komplek parlemen yang akan dimodernisasi. Akan tetapi, masalahnya kebutuhan dengan dana yang sangat besar itu, kalau dilakukan dalam kondisi perekonomian negara yang kurang fit itu akan menimbulkan perasaan yang sensitif di lembaga dengan persoalan yang sedang menghinggapi problem di negara kita," ujarnya.

Bagi Fraksi Gerindra, lanjut dia, gedung yang ada saat ini saja sudah cukup untuk dipakai bekerja. Sehingga, ia lagi-lagi menegaskan ada baiknya lebih fokus memikirkan ancaman krisis ekonomi saat ini ketimbang sibuk memikirkan 7 proyek tersebut.

"Tidak ada masalah dengan gedung sekarang ini, dalam arti kita juga harus tahu kondisi keuangan negara sedang sempoyongan," tandasnya.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat
DPRD DKI Tolak Usulan Pemprov Utang Rp1 Triliun untuk Kelola Sampah: Jangan Sampai Korbankan Masyarakat

Seluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.

Baca Selengkapnya
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini
KAI Dapat Suntikan Modal Rp2 Triliun tapi DPR Minta Ini

Pemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.

Baca Selengkapnya
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran
PDIP: Dulu Dukung UU Tapera, Kini Menolak Iuran

Hasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.

Baca Selengkapnya
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat
Demokrat Dukung Wacana Prabowo Tambah Kementerian: Bisa Makin Fokus dan Spesifik Ngurus Rakyat

Demokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Galak Eriko PDIP Protes ke Sri Mulyani Soal LPEI Minta Duit Negara Rp10 Triliun Ini Penyakit!
VIDEO: Galak Eriko PDIP Protes ke Sri Mulyani Soal LPEI Minta Duit Negara Rp10 Triliun Ini Penyakit!

Komisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun

Baca Selengkapnya
DPRD Dorong JIS Dikelola Dispora DKI
DPRD Dorong JIS Dikelola Dispora DKI

Saat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Baca Selengkapnya
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia
Begini Dampak Revisi UU Pilkada Terhadap Ekonomi Indonesia

Memanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.

Baca Selengkapnya
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI
Meski Ditolak PKS, RUU DKJ Tetap Jadi Usulan Inisiatif DPR RI

PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR
Ganjar Ungkap Solusi soal RUU Perampasan Aset yang Masih Jalan di Tempat DPR

Ganjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN
VIDEO: Rieke 'Oneng' PDIP Ngegas di DPR, Curiga Duit Rp3 Triliun Listrik Desa Dipakai Buat IKN

Komisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Baca Selengkapnya