Tolak 7 proyek DPR, Gerindra minta Rp 2,7 T dialihkan ke produksi
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani menyatakan pihaknya tidak menyetujui 7 proyek pembangunan DPR yang akan menelan anggaran sebesar Rp 2,7 triliun. Dia menyarankan ada baiknya anggaran tersebut dialihkan ke sektor-sektor produksi yang bisa merangsang pertumbuhan ekonomi saat ini.
"Akan lebih baik kucuran dana pembangunan gedung yang sebesar Rp 2,7 triliun itu dimasukkan ke sektor-sektor produksi yang bisa merangsang tenaga kerja dan lain-lainya," kata Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/8).
Anggota Komisi I DPR ini meminta pimpinan DPR maupun Badan Anggaran berpikir ulang dengan rencana ini. Walaupun kata dia, rencana 7 proyek tersebut memang sudah sesuai dengan UU protokol untuk memfasilitasi kinerja para anggota dewan.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa yang diapresiasi oleh DPR? Mengomentari hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni ikut mengapresiasi.
-
DPR ikut jaga apa di ekonomi? 'Kita patut bersyukur ekonomi Indonesia tetap tumbuh di kisaran 5 persen hingga Kuartal III-2023. Keberhasilan ini tentu tidak terlepas dari peran pemerintah yang senantiasa memperhatikan daya beli dan konsumsi masyarakat melalui berbagai skema bantuan sosial dan subsidi.'
-
Apa yang diapresiasi DPR dari Kejagung? 'Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah. Penerapan restorative justice juga terus meningkat setiap tahunnya. Dan selain itu, penyelenggaraan Adhyaksa Awards 2024 malam ini pun merupakan wujud nyata inovasi yang hebat dari Pak Jaksa Agung, pertama dalam sejarah. Ini bisa jadi daya pacu bagi seluruh jajaran untuk berlomba-lomba meningkatkan prestasi dan melayani masyarakat,' ujar Sahroni
"Satu sisi ini memang sudah menjadi kebutuhan untuk merevitalisasi komplek parlemen yang akan dimodernisasi. Akan tetapi, masalahnya kebutuhan dengan dana yang sangat besar itu, kalau dilakukan dalam kondisi perekonomian negara yang kurang fit itu akan menimbulkan perasaan yang sensitif di lembaga dengan persoalan yang sedang menghinggapi problem di negara kita," ujarnya.
Bagi Fraksi Gerindra, lanjut dia, gedung yang ada saat ini saja sudah cukup untuk dipakai bekerja. Sehingga, ia lagi-lagi menegaskan ada baiknya lebih fokus memikirkan ancaman krisis ekonomi saat ini ketimbang sibuk memikirkan 7 proyek tersebut.
"Tidak ada masalah dengan gedung sekarang ini, dalam arti kita juga harus tahu kondisi keuangan negara sedang sempoyongan," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaPemerintah perlu menyampaikan roadmap perkeretaapian Indonesia tentang kebutuhan transportasi penduduk.
Baca SelengkapnyaHasto menyebut pemerintah semestinya mendengarkan aspirasi rakyat terhadap aturan sebelum diterapkan.
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak masalah dengan wacana penambahan kementerian kabinet Prabowo-Gibran asalkan bermuara untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Baca SelengkapnyaKomisi XI DPR RI menyetujui penyertaan modal negara (PMN) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) hanya sebesar Rp5 triliun
Baca SelengkapnyaSaat ini, JIS dibangun dan dikelola oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).
Baca SelengkapnyaMemanasnya kondisi politik di Indonesia dinilai akan menyebabkan ketidakpastian ekonomi di tanah air.
Baca SelengkapnyaPKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca SelengkapnyaPadahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaKomisi VI DPR menggelar rapat dengan sejumlah perusahaan BUMN terkait pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN).
Baca Selengkapnya