Tolak aliran kepercayaan masuk KTP, PPP ajukan revisi UU Adminduk

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M. Romahurmuziy mengatakan, pihaknya akan mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kolom agama di KTP dan KK diisi dengan aliran kepercayaan.

"Saya juga ingin memastikan dengan adanya putusan MK tersebut, ke depan segera dilakukan revisi dan kami akan melakukan pengajuan draf revisi UU adminduk, sebagai tindak lanjut putusan MK," kata Romi melalui keterangan tertulis, Kamis (9/11).

Pihaknya menyesalkan keputusan MK tersebut. Romi menilai, keputusan MK tidak sejalan dengan sila pertama Pancasila bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan.

"Karena itu saya memastikan bahwa sesungguhnya kami menyesalkan keputusan tersebut, karena keputusan tersebut tidak senapas dengan eksistensi sila pertama Pancasila bahwa negeri ini negeri yang berketuhanan," tegasnya.

"Sehingga agak sulit mengembangkan pemikiran, bahwa sebuah negeri yang berketuhanan tetapi tidak memiliki agama," sambung Romi.

Untuk diketahui, kemarin (7/11) MK telah memutuskan untuk mengabulkan gugatan seluruh permohonan uji materiil UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (UU Kependudukan). Setelah disahkan semua agama selain Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu bisa dicantumkan dalam kartu kependudukan.

Majelis Hakim MK berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan.

Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang diakui pemerintah, dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan.

Selain itu, MK memutuskan pasal 61 Ayat (2) dan pasal 64 ayat (5) UU Adminduk bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.