Tolak bantu beri suara, 3 anggota panwas Konawe Utara dipecat
Merdeka.com - Tiga orang anggota Pengawas Pilkada tingkat desa di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara diberhentikan semena-mena oleh Ketua Panwas Kecamatan Lasolo, Sahibuddin. Mereka mengaku dipecat karena ogah membantu dongkrak suara salah satu pasangan calon.
Seperti dilansir Antara. Salah seorang anggota Panwas Desa Otipulu, Kecamatan Lasolo, Tamssul melalui telepon dari Wanggudu, ibu kota Kabupaten Konawe Utara, mengaku dirinya bersama dua rekannya diberhentikan oleh Sahibudin, Ketua Panwascam Kecamatan Laloso, karena menolak memenuhi keingingan memberikan suara pada salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati.
"Kami diminta oleh Ketua Panwascam untuk mendukung pasangan calon bupati/wakil bupati tertentu, tapi kami menolak. Atas penolakan itu, Ketua Panwascam memberhentikan kami tanpa surat pemberhentian," katanya, Jumat (25/12).
-
Siapa yang menetapkan gaji pengawas pilkada 2024? Besarnya gaji Panwaslu Pilkada 2024 tercantum dalam Surat Menteri Keungan Republik Indonesia Nomor S-715/MK.02 Tahun 2022.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Kenapa Teuku Ryan tidak langsung terima uang Rp 500 juta? 'Di fakta persidangan emang ada Rp 500 juta dan itu ditransfer kepada ka Shindy bukan kepada Ryan. Setelah itu dari ka Shindy ditransfer ke Ryan Rp 500 juta,' kata Dedi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin (6/5/2024).
-
Siapa yang menolak uang suap ratusan juta? Jujurnya Jenderal TNI Tolak Uang Suap Ratusan Juta Banyak pejabat tersandung kasus korupsi, tapi Mayjen Eddie M Nalapraya justru tak tergiur uang suap.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
Tamsul mengaku selain diberhentikan tanpa surat pemberhentian oleh Ketua Panwascam, juga biaya operasional Panwas tingkat desa sebesar Rp 250 ribu per bulan tidak dicairkan.
"Biaya operasional yang tidak kami terima selama dua bulan, yakni bulan November dan Desember," katanya.
Keterangan serupa juga disampaikan anggota Panwas Desa Muara Tinobu, masih di Kecamatan Lasolo, Zulkifli.
Menurut dia, Ketua Panwascam Lasolo, Sahibuddin tidak netral melakukan tugas pengawasan penyelenggaraan pilkada.
"Sejak awal, Panwas Kecamatan Lasolo tidak netral dalam menjalankan tugas pengawasan. Ia (Ketua Panwascam Lasolo) cenderung mendukung salah satu pasangan calon colon bupati/wakil bupati," katanya.
Ia mengatakan, anggota Panwas tingkat desa yang juga diberhentikan oleh Ketua Panwascam Lasolo, adalah Endra, anggota Panwas Desa Watutila juga di Kecamatan Lasolo.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ruruh menyampaikan segala usaha perbaikan perilaku akhirnya gagal. Justru malah melakukan pelanggaran sidang disiplin sampai lima kali.
Baca SelengkapnyaKomisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) Herybertus G.L Nabit akhirnya buka suara terkait pemecatan ratusan nakes.
Baca SelengkapnyaKetiga kadernya diketahui menyerahkan dukungan kepada I Gusti Putu Parwata untuk maju Pilkada Karangasem.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKetiganya ada yang terjerat narkoba dan bolos dinas
Baca SelengkapnyaDewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) meminta Ketua Umum PWI Hendry Ch Bangun menaati keputusan tentang sanksi dan tindakan organisatoris.
Baca SelengkapnyaPengakuan itu disampaikan Supriyani saat diperiksa Propam Polda Sultra.
Baca SelengkapnyaTotal yang mengundurkan diri sebanyak 14 orang. Terdiri dari 3 anggota Panwaslu Kacamatan Kranggan beserta 5 orang staf pedukung dan 6 Panita Kelurahan/Desa.
Baca SelengkapnyaDPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaSuasana mencekam saat ketiga pelaku, YN (54), MH (37), dan FJ (33), dievakuasi dari dalam mobil dekat rumah korban
Baca SelengkapnyaPPK Tapos pun kembali melanjutkan kerjanya untuk menghitung suara tingkat kecamatan dan dilanjutkan tingkat kota hari ini.
Baca Selengkapnya