Tolak hak angket, KPK disebut takut keanehan 15 tahun terungkap

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan ada sejumlah hal yang ditutup-tutupi KPK kepada publik sejak berdirinya lembaga tersebut. Hal itulah yang menjadi salah satu dasar KPK menolak DPR menggunakan hak angket. Sebab, dalam hak angket tersebut DPR akan menginvestigasi KPK.

"Keanehan-keanehannya banyaklah, nanti bakal diungkap di hak angket. Sehingga KPK ketakutan diinvestigasi oleh DPR dan itu memang ketakutan yang ditahan 15 tahun," kata Fahri di Komplek DPR MPR, Jakarta, Selasa (12/6).

Misalnya, kata dia, soal para pimpinan KPK yang saat ini diisi oleh orang-orang yang pernah dipecat dari lembaga sebelumnya. Tak hanya itu, terkait gaji pegawai KPK juga yang dianggap paling besar dibandingkan dengan lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia.

"Selama ini kan enggak tahu gaji orang KPK itu paling tinggi biayai dari seluruh pegawai yang tinggi. Biaya operasional paling tinggi dan lain-lain," ucapnya.

"Ini akan terbuka semua dan ini mendatangkan rasa takut. Ngapain takut hadir sebagai lembaga yang profesi baik, ungkap semua kalau kita dan mengakui sebagai kesalahan," sambungnya.

Terkait pelaporan dirinya ke Mahkamah Kehormatan oleh Koalisi Anti Hak Angket (Kotak) KPK, dia pun menanggapi santai. Fahri justru menyebut LSM yang mengadukannya merupakan bagian dari 'cheerleaders' KPK yang dibiayai oleh KPK.

"Saya dulu memimpin rapat yang membatalkan cost anggaran pembiayaan cheerleaders itu. Dulu saya yang batalkan di Komisi III dan sekarang saya lihat sistemnya itu diubah kok, jadi garantor dari LSM untuk dapatkan proyek ditempat lain," ucapnya.

Para LSM ini pun kata Fahri enggan mengkritik KPK yang hanya mengungkap kasus-kasus besar. Fahri juga mengungkapkan KPK memiliki lembaga konsultan seperti humas (public relation) yang salah satu tugasnya menggalang kekuatan dari komunitas-kominitas untuk memberi dukungan kepada kpk.

"Jadi tugasnya menyerang orang yang menyerang KPK. Saya punya dokumentasinya karena saya juga pernah diundang oleh mereka. Jadi kaya parpol kerjanya setiap hari berpolitik. Besok ganti ilmuwan lagi," ujarnya.

"Kenapa enggak transparan aja. Ini SOP-nya ini buku panduannya. Mereka kan lembaga publik toh yang lain dituntut terbuka tapi kok dia sendiri enggak terbuka. Apa masalahnya buka aja. ICW ngaku dapat proyek dari KPK, ngaku aja jadi jangan jadi under bow dan bertindak tidak profesional," pungkasnya.