Tolak kemenangan kubu Agung, loyalis Ical bakal geruduk Kemenkum HAM
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurdin Halid mengatakan setelah melaporkan kubu Agung Laksono ke Bareskrim Polri akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM. Mereka protes atas putusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang mensahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol.
"Menjelaskan surat itu telah memanipulasi surat Mahkamah Partai Golkar (ke Kemenkum HAM)," kata Nurdin Halid di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3).
Nurdin menegaskan keputusan surat Kemenkum HAM pada alenia pertama yang menyebut keputusan Mahkamah Partai Golkar mensahkan kepengurusan Munas Ancol keliru. Kekeliruan itu karena keputusan hasil Mahkamah Partai Golkar tak memenangkan salah satu kubu.
-
Siapa yang protes atas hasil Pilpres di Bengkulu? Paslon 01 dan 03 Protes Prabowo-Gibran Menang di Bengkulu, Soroti Dugaan Bansos hingga Peran Pejabat
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
"Mahkamah Partai Golkar tidak mengambil putusan untuk memenangkan salah satu pihak. Dalam amar putusan anggota MPG berbeda pandangan sehingga tak dapat ambil putusan," terang dia.
Dia menyayangkan keputusan sepihak Menkum HAM Yasonna tersebut. Bahkan, pihaknya menuding keputusan mengandung kepentingan terselubung.
"Menkum HAM tidak hanya mengutip apa yang disampaikan pada putusan, hanya untuk kepentingan sepihak. Putusan MPG harus dibaca komprehensif," tandasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Baca SelengkapnyaTindakan Agung tersebut dinilai JK merupakan ilegal dan pengkhianatan terhadap organisasi PMI karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla.
Baca SelengkapnyaKisruh itu melibatkan dua calon ketua umum PMI Jusuf Kalla dan Agung Laksono.
Baca Selengkapnya"Ini suatu realitas politik yang harus kita terima," kata Idrus.
Baca SelengkapnyaJK tidak heran dengan tindakan Agung. Ia menyebut Agung pribadi yang kerap suka memecah belah hubungan organisasi.
Baca SelengkapnyaDalam sebuah video, AHY dan jajaran elite Demokrat bersorak gembira membaca putusan Mahkamah Agung menolak PK tersebut.
Baca SelengkapnyaYenny mengaku keluarga dan pendukung Gus Dur bakal mendukung capres yang ada tokoh NUnya sebagai cawapres kecuali Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.
Baca SelengkapnyaJK mengaku telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI 2024-2029 dalam Musyawarah Nasional (Munas) XXII.
Baca SelengkapnyaYenny Wahid memastikan tak akan mendukung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAgung juga merespons Jusuf Kalla usai dirinya dicap ilegal dan melakukan pengkhianatan
Baca Selengkapnya