Follow
Tolak kemenangan kubu Agung, loyalis Ical bakal geruduk Kemenkum HAM
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical), Nurdin Halid mengatakan setelah melaporkan kubu Agung Laksono ke Bareskrim Polri akan mendatangi Kementerian Hukum dan HAM. Mereka protes atas putusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang mensahkan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol.
"Menjelaskan surat itu telah memanipulasi surat Mahkamah Partai Golkar (ke Kemenkum HAM)," kata Nurdin Halid di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (11/3).
Nurdin menegaskan keputusan surat Kemenkum HAM pada alenia pertama yang menyebut keputusan Mahkamah Partai Golkar mensahkan kepengurusan Munas Ancol keliru. Kekeliruan itu karena keputusan hasil Mahkamah Partai Golkar tak memenangkan salah satu kubu.
-
Siapa yang protes atas hasil Pilpres di Bengkulu? Paslon 01 dan 03 Protes Prabowo-Gibran Menang di Bengkulu, Soroti Dugaan Bansos hingga Peran Pejabat
-
Siapa yang memimpin Golkar? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Joko Widodo yang memimpin jalannya KTT di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Rabu (6/9).
-
Apa yang Golkar dukung? Terakhir, pertemuan juga kembali menggarisbawahi dukungan terhadap kerangka kerja ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP) sebagai landasan sekaligus panduan bagi ASEAN dalam menavigasikan konstelasi politik kawasan yang dinamis.
-
Kenapa Golkar menolak Munaslub? Ketiga Dewan Partai Golkar menyatakan menolak wacana musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Mereka solid mendukung Airlangga, yakni Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pakar.
-
Bagaimana cara kader Golkar menghadapi perompak demokrasi? “Saya mengajak semua kader dan elit Partai Golkar selalu kompak untuk menghadapi perompak demokrasi yang bisa merusak tatanan dan keluhuran demokrasi yang telah kita bangun,“ tuntasnya.
"Mahkamah Partai Golkar tidak mengambil putusan untuk memenangkan salah satu pihak. Dalam amar putusan anggota MPG berbeda pandangan sehingga tak dapat ambil putusan," terang dia.
Dia menyayangkan keputusan sepihak Menkum HAM Yasonna tersebut. Bahkan, pihaknya menuding keputusan mengandung kepentingan terselubung.
"Menkum HAM tidak hanya mengutip apa yang disampaikan pada putusan, hanya untuk kepentingan sepihak. Putusan MPG harus dibaca komprehensif," tandasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam sebuah video, AHY dan jajaran elite Demokrat bersorak gembira membaca putusan Mahkamah Agung menolak PK tersebut.
Baca Selengkapnya
Kubu Ganjar-Mahfud mengungkap saksi yang mendapat intimidasi berasal dari klaster pejabat daerah.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 190 pengacara sudah disiapkan untuk mengawal proses persidangan nanti.
Baca Selengkapnya
Megawati mengatakan, aparat penegak hukum saat ini dipakai untuk mengintimidasi lawan politik.
Baca Selengkapnya
PK ini merupakan upaya terakhir kubu Moeldoko untuk mengambil kepemimpinan Partai Demokrat
Baca Selengkapnya
AHY memutuskan untuk move on setelah memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) usai mengusung Cak Imin sebagai cawapresnya.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan kekecewaan segelintir pihak hasil Pilpres 2024 telah diputuskan MK jangan sampai mengecewakan mayoritas rakyat Indonesia.
Baca Selengkapnya
Cak Imin soal Putusan MK Menolak Gugatan Pilpres: Sebetulnya Tidak Mengejutkan
Baca Selengkapnya
Demokrat Jateng menilai keputusan MA menolak PK Moeldoko sudah tepat.
Baca Selengkapnya
Setelah memiliki nomor urut, para paslon akan memulai kampanye per 25 September - 23 November.
Baca Selengkapnya
Yasonna tidak merasa kecewa meski dicopot sebagai menteri. Dia bahkan sempat menemui Presiden Jokowi sehari sebelum pelantikan menteri baru.
Baca Selengkapnya
Tidak Ada Senyum, Ini Ekspresi Anies Saat Hakim MK Tolak Seluruh Gugatan Sengketa Pilpres 2024
Baca Selengkapnya