Tolak Percepat Munas, DPP Golkar Ingin Jadi Barometer Politik Nasional

Merdeka.com - Ketua Korbid Hankam, Hukum dan HAM Golkar, Happy Bone Zulkarnain mengaku tidak menemukan komplain dari 25 DPD I Golkar yang meminta Ketua Umum Airlangga mundur karena dinilai gagal dalam mencapai target di Pemilu 2019.

Dia melihat justru sebaliknya, terdapat apresiasi dari DPD-DPD yang merasakan kerja keras Airlangga dalam mendorong segenap kader untuk berjuang di dapil masing-masing.

"Misalnya dari DPD Jabar yang menyampaikan Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto telah menyelamatkan Golkar dari keterpurukan dan DPD Jatim Zainudin Amali yang mengapresiasi Airlangga yang sudah berhasil memompa semangat kader untuk berjuang dalam pemilu serentak kemarin. Ditambah lagi dari beberapa DPD Golkar lain, seperti Sultra dan NTT dan lain-lain," jelas Happy kepada merdeka.com, Selasa (28/5).

Demikian juga ormas pendiri Golkar, lanjut Happy, Ketum MKGR, Roem Kono dan Ketum Kosgoro Agung Laksono menyatakan tetap solid mendukung dan mengapresiasi kepemimpinan Airlangga Hartarto di Golkar. Demikian juga KPPG yang merasa berhasil mendudukkan kader perempuan dalam jumlah cukup signifikan.

Happy juga tidak sependapat jika ketum Airlangga dinilai gagal dalam pemilu kemarin. Sebab, Airlangga menjadi ketua di kala Golkar sedang diterpa badai yang dahsyat sekali. Bahkan beberapa lembaga survei menilai elektabilitas Golkar hanya diangka 6-7 persen.

"Maka perolehan peringkat kedua setelah PDIP dengan jumlah 85 kursi yang diraih atau berada dikisaran 13,5 persen, seharusnya kita lebih fair dan jernih dalam menilai bahwa itu merupakan prestasi mengingat pencapaian itu sudah jauh melewati penilaian lembaga-lembaga survei di kala itu," tegas Happy.

Kedua, baru pertama dalam sejarah Golkar pasca reformasi berhasil mengusung capres dan wapres menjadi pemenang pemilu. Ketiga, pencapaian Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga itu menunjukkan semangat kerja kader dan mesin partai yang solid dan efektif, bahkan di tengah kondisi partai yang beberapa tokohnya di level nasional dan daerah tertimpa kasus hukum dengan KPK.

"Karena itu saya mengajak kader-kader partai Golkar menyikapi fenomena pasca pemilu serentak ini sebagai momentum untuk membangun soliditas agar Golkar semakin eksis dan menjadi barometer politik nasional. Kita harus fokus menatap ke depan dengan modal yang ada sekarang untuk memenangkan suara rakyat di tahun 2024," tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.

"25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli," terang Aziz.

Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.

"Agenda Munas menyelamatkan Partai Golkar," terang Aziz.

Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.

Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.

"Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total," kata Aziz.