Tolak Perda Berbasis Agama, PSI Disebut Cuma Ungkapkan Sikap Politik

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menolak peraturan daerah (Perda) berbasis agama. Dia ingin Indonesia memiliki produk hukum yang menyeluruh untuk setiap personal hingga seluruh pemeluk kepercayaan manapun.

"PSI tidak antiagama sama sekali tidak. Justru pertanyaannya, kami menolak perda-perda berbasis agama karena kami ingin menempatkan agama di tempat yang tinggi. Karena agama itu jangan lagi dipakai sebagai alat politik," tutur Grace di Jokowi Center, Jalan Ki Mangunsarkoro 69, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (17/11).

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos menilai langkah penolakan tersebut bukan merupakan pelanggaran atau penistaan agama, melainkan sikap politik dari partai itu.

Dia mengatakan, perbedaan sikap dalam demokrasi merupakan hal yang lumrah. Sehingga langkah diambil oleh PSI itu merupakan sikap dari satu partai terhadap rencana kebijakan yang akan dibuat.

"Dalam demokrasi seseorang, kelompok ataupun partai punya pendapat politik masing-masing. Apa yang dilakukan PSI khususnya ketumnya merupakan posisi politik PSI. Itu hal normal," katanya saat dihubungi, Sabtu (17/11).

Perbedaan sikap itu, dia menambahkan, seharusnya diselesaikan diperjuangkan melalui jalur politik. Bukan malah perbedaan itu diselesaikan melalui jalur hukum.

Seperti diketahui, Sekretaris Jenderal Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Zulkhair melaporkan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ke Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Grace dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penistaan agama.

Eggi Sudjana selaku kuasa hukum Zulkhair menilai, pernyataan Grace lebih parah dibandingkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat terjerat penistaan agama. Sedangkan, dugaan tindak pidana penistaan agama dari pernyataan Grace terdapat pada tiga poin yakni menyatakan bahwa peraturan daerah (perda) menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, serta intoleransi.

"Menurut hemat saya, secara ilmu hukum ini lebih parah dari Ahok," kata Eggi di kantor Bareskrim Polri di gedung Kementerian Kelautan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/11).