Tolak Perppu Ormas bukan berarti Gerindra menentang Pancasila

Merdeka.com - Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mudjahid membantah tudingan Partai NasDem yang menyebut partai politik penolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ormas mendukung sikap intoleran terhadap keberagaman bangsa. Menurutnya, masalah Perppu Ormas bukan hanya soal HTI atau khilafah, melainkan demi menjaga demokrasi di Indonesia agar tidak berubah menjadi otoriter.

"Salah kalau ormas dan parpol yang menentang Perppu adalah menentang Pancasila. Soal Pancasila dan NKRI sudah selesai bagi ormas Islam apalagi untuk Gerindra," kata Sodik saat dihubungi, Selasa (8/8).

Sodik menegaskan, NasDem untuk tidak memanipulasi opini bahwa Viktor Laiskodat membela Pancasila lewat pidatonya saat deklarasi Kepala Daerah di Pilkada Kabupaten Kupang.

Dalam Pidatonya, Viktor menuding Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat mendukung konsep negara khilafah. Tak hanya tudingan, Viktor juga mengajak para hadirin untuk 'membunuh' pendukung berdirinya negara khilafah.

"Umat Islam tidak ada niat sekalipun untuk membunuh siapapun termasuk membunuh hadirin Nasdem di acara Victor tersebut," tegasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII ini menyebut, ajakan Viktor untuk membunuh pendukung kelompok ekstremis dan negara khilafah sama saja memantik permusuhan dengan umat Islam.

"Pernyataan untuk membunuh duluan mencerminkan hati yang bermusuhan dengan kaum muslim Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua tim kajian partai Nasional Demokrat (NasDem) Zulfan Lindan meyakini, partai politik penolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pembubaran Ormas sama saja mendukung sikap intoleran terhadap keberagaman bangsa. Pernyataan tersebut sehubungan dengan pidato Ketua Fraksi NasDem DPR Viktor Laiskodat di daerah pemilihannya Nusa Tenggara Timur.

"Pasti (partai politik penolak Perppu Ormas, intoleran). Kita tegas saja," ujar Zulfan usai mengadakan konferensi pers di kantor DPP NasDem, Jakarta, Senin (7/8).

Sederhananya, lanjut Zulfan, penolakan Perppu Ormas sebagai indikator sederhana partai politik intoleran terhadap keberagaman. Adanya Perppu lantaran pemerintah melihat indikasi serta upaya perusakan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Ada parpol yang bersikap abu-abu oleh karena itu bisa dianggap sebagai intoleran dalam konteks Pancasila," tegasnya. (mdk/bal)