Tolak syarat damai, Fahri minta 5 petinggi PKS ini yang minta maaf

Merdeka.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka pintu islah buat kadernya yang dipecat Fahri Hamzah. Namun dengan tiga syarat, Fahri Hamzah harus akui kesalahan, meminta maaf kepada pimpinan partai dan kader PKS di seluruh Indonesia, serta mencabut gugatan hukumnya.

Namun persyaratan ini justru dianggap tidak masuk akal oleh seorang Fahri Hamzah. Fahri merasa tidak pernah melakukan kesalahan selama berada di PKS. Dia menilai, dakwaan PKS yang membuat dirinya dipecat sama sekali tidak mendasar.

"Saya disalahkan karena mulut saya. Mereka nampaknya tidak memahami bahwa pertama mulut saya ini tidak boleh dihukum, jangankan oleh partai, negara pun tidak bisa menghukum saya karena mulut saya. Saya juga dibilang merusak citra partai, dimana saya merusaknya? Konstituen saya dalam setiap pemilu semakin banyak dan mengapa justru orang-orang yang sudah dipidana yang jelas merusak citra partai tidak dipecat? Lantas dimana saya harus mengakui kesalahan saya?" ujar Fahri saat berbincang, Rabu (25/5).

Fahri menilai, pimpinan PKS seperti Hidayat Nur Wahid sebagai ketua Majelis Tahkim, dan 4 orang sebagai anggota adalah Surahman Hidayat, Abdi Sumaithi, Sohibul Iman merangkap Presiden PKS dan Abdul Muiz Sa’adi merangkap ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) yang harusnya meminta maaf. Sebab, kelima orang ini dinilai semena-mena telah memecat Fahri Hamzah. Lima orang ini juga yang digugat oleh Fahri Hamzah di PN Jaksel.

"Jadi kalau mau islah justru saya kasih syarat mereka yang berlima yang saya gugat ini yang seharusnya meminta maaf kepada kader yang sudah bekerja bersusah payah memperbaiki citra partai karena kasus korupsi, meminta maaf pada sistem pendukung dan simpatisan PKS yang sudah bekerja keras mendulang suara namun hak mereka dihilangkan dan yang terpenting adalah meminta maaf pada rakyat yang telah memilih saya karena suara mereka telah dirampas oleh 5 orang ini tanpa proses yang bertanggungjawab," terang Fahri.

Sementara soal mencabut gugatan hukum, Fahri menjelaskan, dirinya melakukan upaya hukum karena ingin mencari letak kesalahan dirinya sehingga dipecat dari PKS. Terlebih, dia ingin mempertahankan aspirasi seratus ribu lebih masyarakat NTB yang telah memilih dirinya menjadi anggota DPR.

"Sebagai orang yang dididik dalam partai yang memperjuangkan nilai-nilai kebenaran maka saya ingin membuktikan kebenaran itu. Saya dididik di dalam partai untuk punya harga diri dan martabat, dan bukan orang yang sembarangan bisa dicabut kehormatannya begitu saja. Saya tidak rela kalau dianggap penjahat dalam partai. Kecintaan saya pada kader dan partai membuat saya harus membuktikan pada kader bahwa saya tidak salah. Saya ingin memulihkan persepsi kader, simpatisan dan konstituen," tegasnya.

Fahri juga membantah jika semua permintaan ketua majelis syuro harus dilaksanakan oleh kader tanpa ada yang boleh membantahnya, terlebih hanya sekedar nasihat. Menurut dia, kepemimpinan Hilmi Aminuddin saat masih menjadi ketua majelis syuro juga tidak demikian.

"Mereka bilang yang namanya majelis syuro, apapun omongannya selalu dianggap omongan resmi partai dan itu katanya sudah diperkuat oleh argumenya Ustaz Hilmi, tapi konon Ustaz Hilmi sendiri enggak pernah diperiksa sebagai saksi," tandasnya.