Tolak teken aturan wajib mundur, Ketua DPD PKS Blitar dicopot

Merdeka.com - Gonjang ganjing di tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus saja terjadi. Perseteruan pimpinan PKS dengan Fahri Hamzah di meja hijau belum berakhir, pemecatan kader di tingkat daerah pun terus terjadi.

Teranyar, PKS mengeluarkan surat edaran yang isinya tentang surat pernyataan seluruh caleg dari partai pimpinan Sohibul Iman tersebut. Salah satu isinya yang kontroversi yakni, para caleg terpilih diwajibkan mengisi dan menandatangani surat pengunduran diri bertanggal kosong.

Beberapa pengurus tingkat daerah PKS yang menolak menandatangani surat edaran itu, mengaku diberhentikan dari jabatan struktur secara mendadak oleh DPP PKS. Pemberhentian mendadak salah satunya terjadi di DPD PKS Kabupaten Blitar.

Ketua DPD PKS Blitar, Ali Muchsin, yang baru dicopot dari posisinya, mengatakan, pergantian sejumlah pengurus harian di DPD PKS Kabupaten Blitar berawal dari penolakan menandatangani surat bersedia mundur dan surat pernyataan mundur bertanggal kosong yang diedarkan DPP PKS.

"Para pengurus BPH terdiri dari ketum, waketum, sekum, dan bendum menolak tanda tangan. Karena setelah mengamati surat itu bisa berimplikasi terhadap hukum jika ditandatangani, baik ketika kita salah atau benar," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (18/7).

Menurutnya, mereka sempat beberapa kali dipaksa untuk menandatangani surat edarat tersebut oleh DPW PKS Jawa Timur. Namun tetap menolak, karena tidak sepakat dengan konsekuensinya.

"Pada akhirnya muncul surat keputusan tentang kepengurusan baru yang tidak berisi nama-nama pengurus harian yang tidak mau menandatangani surat edaran," jelas dia.

Pencopotan para pengurus harian juga terjadi di DPD PKS Kabupaten Situbondo.Menurut mantan ketua DPW PKS Jawa Timur, Hamy Wahjunianto, telah ada pergantian ketua DPD Situbondo Imam Ashori karena yang bersangkutan tidak mau menandatangani surat edaran dari DPP PKS itu.

"Ketum DPD PKS Situbondo tadi malam resmi dipecat karena tidak mau tanda tangan surat pernyataan pengunduran diri," katanya.

Imam Anshori sempat mengungkapkan kepada media, bahwa pemecatan dirinya memang disebabkan ketidakbersediaan dirinya menandatangani dua form surat bersedia mundur dan surat pernyataan mundur bertanggal kosong yang diedarkan DPP PKS.

Hingga berita ini diturunkan, DPP PKS belum bisa dimintai konfirmasi terkait pemecatan tersebut.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui ada surat edaran wajib mundur bertanggal kosong tersebut. Dia pun akui bahwa surat itu belajar dari kasus Fahri Hamzah yang menolak dilengserkan dari pimpinan DPR, bahkan setelah dirinya dipecat dari seluruh jenjang keanggotaan partai.

"Sebetulnya itu kewenangan tiap partai membuat aturan, karena kasus Fahri (Hamzah) kemaren ada kasus Golkar yang ketika mau direposisi agak susah memang menjadi dualisme padahal peserta pemilu itu adalah partai," kata Mardani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/7).