Tolak tunjangan naik, Fraksi NasDem kembalikan Rp 600 juta ke Setjen
Merdeka.com - Fraksi Partai Nasional Demokrat menolak kenaikan tunjangan bagi anggota DPR. Sebagai bentuk penolakan, mereka mengumpulkan uang pecahan Rp 50.000 dengan total nominal Rp 600 juta lebih.
Uang yang terkumpul kemudian diserahkan Sekretaris Fraksi NasDem, Syarif Abdullah Alkadrie ke ruang kerja Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR.
"Uang ini sejumlah Rp 617.263.200. Ini dari 36 anggota Fraksi kami," kata Syarief di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa DPR setuju tambah anggaran Kemensos? Dukungan wakil rakyat tidak lepas dari berbagai upaya nyata pengentasan kemiskinan dan masalah sosial lainnya melalui program unggulan dan respon cepat.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Mengapa DPR RI mengajak komitmen bersama? Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin tekankan pentingnya komitmen bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Asia Tenggara.
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
Syarif menjelaskan, uang-uang ini memang dari seluruh tunjungan anggota DPR yang menjadi anggota fraksinya. Menurutnya tiap anggota mendapat kenaikan tunjangan lebih kurang Rp 5 juta lebih, dan itu sudah diberikan sejak Juli sampai kemarin. Sehingga masing-masing anggota fraksi menyerahkan Rp 17 juta.
Dengan penolakan ini, Fraksi Nasdem meminta agar Setjen DPR tak lagi mentransfer kenaikan tunjangan kepada anggotanya.
"Kami minta Biro Keuangan Setjen DPR untuk tak mentransfer penambahan tunjangan sampai berakhirnya masa keanggotaan," tuturnya.
Menanggapi hak tersebut, Wakil Sekjen DPR, Ahmad Djuned ,yang mewakili Setjen menerima uang tunai itu, berjanji tidak akan mengirim seluruh anggota Fraksi NasDem uang tunjangan di bulan berikutnya. Menurutnya secara otomatis uang itu akan masuk pada kas negara.
"Selanjutnya, kami akan minta biro keuangan untuk tak mentransfer kenaikan tunjangan ke anggota NasDem sampai berakhirnya masa keanggotaan DPR. Uang ini nanti kami akan serahkan untuk langsung ke kas negara," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca SelengkapnyaIndra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca SelengkapnyaPemberian tunjungan mulai berlaku sejak mereka resmi dilantik sebagai anggota dewan terpilih 1 Oktober 2024. Namun besarannya belum dirinci.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaVerrel berencana menyerahkan seluruh gajinya selama satu tahun pertama untuk mendukung pembangunan di daerah pemilihannya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 15 anggota DPRD Palembang terancam dipidanakan
Baca SelengkapnyaBesaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.
Baca SelengkapnyaWalaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani mengetuk palu pengesahan RUU Kesehatan setelah mendengarkan pendapat dua fraksi yang menolak yaitu Demokrat dan PKS.
Baca Selengkapnya