Tolak Usul PDIP, PKB Tak Setuju Kemendag Digabung dengan Kemenperin

Merdeka.com - PDIP mengusulkan agar Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian digabung dalam pemerintahan Jokowi periode selanjutnya. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan akan segera berdiskusi dengan Presiden Jokowi untuk membahas perubahan nomenklatur tersebut.

Terkait hal itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak setuju dengan wacana tersebut.

"Kurang pas. Karena fokus perdagangan itu lebih ekspor impor. Sementara, industri dalam negeri," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (2/8).

Menurut Cak Imin, sudah pas bahwa Kemendag punya ranah sendiri. Wakil ketua MPR itu pun justru ingin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang ditingkatkan menjadi Kementerian.

"Meningkatkan BNPB menjadi kementerian penanggulangan bencana. Itu usulan kita. Kemendagri tetap sendiri jangan dicampur Kemendes," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Kongres V tidak menutup bakal ada pembahasan nomenklatur kabinet bersama Presiden Joko Widodo. Hasto mengatakan, PDIP akan membisiki Jokowi terkait perubahan beberapa pos kementerian.

Hasto bicara dalam penyusunan nomenklatur dan struktur kabinet perlu melihat efektifitas dan membangun tata pemerintahan yang baik. PDIP menyarankan dua perubahan pada kabinet Presiden Joko Widodo periode berikutnya.

Hasto mengisyaratkan bakal menggabungkan kementerian perindustrian dengan kementerian perdagangan. Serta wacana untuk mengurangi kementerian koordinator (Kemenko) akan diubah menjadi tiga atau tetap dipertahankan empat seperti saat ini.

"Misalnya apakah Menperin mau digabung dengan Mendag itu akan kami jawab. Apakah Menko akan tetap empat atau tiga akan kami jawab," ucapnya.