Tonjolkan sisi positif, Kubu Jokowi tak mau kampanye negatif mendominasi
Merdeka.com - Presiden PKS Sohibul Iman mempersilakan kader-kadernya berkampanye negatif untuk meraih suara dalam Pemilu 2019.Tapi Sohibul ingin kampanye negatif hanya sebesar 20 persen saja.
Menyangkut itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding mengatakan, bahwa dalam konteks kampanye negatif, hal itu sebenarnya dibolehkan.
"Sepanjang memang kampanye itu dilakukan dengan data dan fakta. Namun menurut saya jangan mencari-cari, jangan fokus ke sana," jelasnya melalui pernyataan tertulis kepada wartawan, Senin (15/10).
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Siapa yang ikut kampanye Prabowo? Pasangan capres-cawapres nomor 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hari ini Sabtu 9 Desember 2023 berkampanye di sejumlah daerah.
Karding mengatakan, tujuan pilpres adalah membangun kebersamaan, membangun solidaritas, membangun demokrasi yang sehat, serta menjaga stabilitas dan keamanan. Dia turut menambahkan, masyarakat harus menjaga jangan sampai gaduh, menjaga toleransi dan persatuan.
"Sehingga kampanye negatif bisa kita lakukan dalam rangka betul-betul mengetahui tentang jejak rekam. Tetapi tidak boleh mendominasi seluruh kampanye kita selama 6 bulan ke depan," kata dia.
"Sementara yang tidak boleh adalah black campaign, artinya kampanye dengan hoaks, fitnah, tanpa data, merusak persatuan dan sebagainya," kata Karding.
Dalam pandangannya, yang pertama dijual dalam Pilpres dan Pileg adalah bagaimana menyampaikan rekam jejak dari paslon. Hal ini penting agar masyarakat tahu apa sesungguhnya yang menjadi watak dasar dan prinsip hidup seseorang yang sangat dibutuhkan dalam memimpin.
"Kedua, program apa yang akan disampaikan di depan, harapan-harapan apa yang ingin disampaikan di depan. Optimisme apa yang akan disampaikan di depan. Ketiga, tentu kerja apa, prestasi apa yang telah dicapai," lanjut dia.
Dengan itu, Karding menegaskan, dari 3 jenis kampanye, yang perlu ditonjolkan adalah kampanye yang bernuansa positif.
"Kampanye dengan cara-cara yang sopan, dengan tone-tone yang positif, menjaga kesejukan, menjaga optimisme masyarakat, memberi harapan-harapan. Dan yang lebih penting adalah memberi solusi-solusi terhadap masalah bangsa sekarang dan yang akan datang," tutup Karding.
Reporter: Ratu Annisaa SuryasumiratSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Said menilai, akan sepi jika Jokowi memilih untuk beristirahat usai purna tugas sebagai kepala negara.
Baca SelengkapnyaSebelumnya Jokowi blak-blakan menyebut presiden dan menteri boleh berkampanye, berpihak dalam Pemilu
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaMuzani menambahkan, Presiden Jokowi pernah berkampanye saat Pilpres 2019.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaCak Imin pun optimistis Ridwan Kamil dan Ahmad Luthfi akan menang, usai Jokowi menyatakan dukungan dan turun kampanye.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengklaim dapat menguasai setidaknya 50 persen suara provinsi paling ujung timur Pulau Jawa ini.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaHal ini disampaikan Jokowi menjawab kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut kampanye akbar terakhir pada 10 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaAboe ingin tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan di tengah menghangatnya intensitas politik jelang Pemilu.
Baca SelengkapnyaKoalisi dengan Anies Baswedan membawa kebaikan dan manfaat.
Baca Selengkapnya