Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Triwisaksana PKS tolak fit and proper test untuk pilih Cawagub DKI

Triwisaksana PKS tolak fit and proper test untuk pilih Cawagub DKI DPRD DKI laporkan Pemprov DKI ke KPK. ©2015 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Triwisaksana menilai, proses uji kelayakan dan uji kepatutan calon wakil gubernur DKI Jakarta tak perlu dilakukan.

Dia menyebut tidak ada anggapan cawagub tidak mampu bila tidak ada uji kelayakan dan kepatutan. Kecuali adanya penunjukan untuk direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

"Jadi partai ini tidak berhak melakukan fit and proper test. kecuali anda pilih direktur BUMD, kepala dinas. Ini kan wakil gubernur mana ada wakil gubernur, kepala daerah di tempat lain ditest dulu," kata Triwisaksana di kantor DPRD DKI Jakarta, Rabu (7/11).

Dia menjelaskan, saat penunjukan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur dan wakil gubernur tidak ada namanya proses itu. Bahkan untuk penunjukan Sandiaga sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Menurut Triwisaksana, proses tersebut menandakan adanya keraguan dari Partai Gerindra.

"Seharusnya diperkenalkan PKS ke Gerindra, terus diajukan ke DPRD. Gerindra hanya diskusi aja, bukan test, ini pimpinan," ucapnya.

Tak hanya itu, dia menyebut uji kelayakan dan uji kepatutan belum memiliki tolak ukur calon dinyatakan lolos.

"Menurut saya ada fit and proper test bakal potensi memperpanjang penetapan wagub. Tolak ukur lulus test apa? Harus disusun lagi, disepakati lagi," jelasnya.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Ada Jalur Cepat, Anies Harus Uji Kelayakan Bila Mau Jadi Cagub Jakarta Lewat PKB
Tak Ada Jalur Cepat, Anies Harus Uji Kelayakan Bila Mau Jadi Cagub Jakarta Lewat PKB

PKB menyatakan siapapun bakal calon kepala daerah dari PKB perlu mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (UKK) Bacakada, tak terkecuali Anies.

Baca Selengkapnya
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta
PKS Usul Ada Pemilihan Langsung DPRD Tingkat II dan Wali Kota di RUU Daerah Khusus Jakarta

PKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Salah satunya adanya aturan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta nantinya ditunjuk presiden.

Baca Selengkapnya
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ
Tolak Gubernur Ditunjuk Presiden, PKB Dukung Usulan Wali Kota Dipilih Lewat Pilkada Diatur dalam RUU DKJ

PKB setuju usulan PKS itu karena setelah RUU DKJ ditetapkan menjadi undang-undang, maka Jakarta bakal berganti status.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden
VIDEO: Keras! PKS Tolak RUU DKJ, Sebut Gubernur Jakarta Bisa Ditunjuk Presiden

Badan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Baca Selengkapnya
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten
Draf RUU Gubernur DKI Jakarta Dipilih Presiden, PKS: Nanti Ditunjuk Keluarganya yang Tak Kompeten

PKS menolak wacana tersebut karena dibuat secara terburu-buru dan tanpa kajian mendalam.

Baca Selengkapnya
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta
PKB Tak Istimewakan Anies Meski Pernah Jadi Capres, Tetap Diuji untuk Diusung Pilgub Jakarta

PKB tidak ingin mengistimewakan seseorang saat mendaftar sebagai kepala daerah.

Baca Selengkapnya
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat
PKS Tolak Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Itu Hak Demokrasi Rakyat

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta.

Baca Selengkapnya
PKS Mau Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Asal Kadernya jadi Cagub atau Cawagub
PKS Mau Dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta, Asal Kadernya jadi Cagub atau Cawagub

Ridwan Kamil alias RK bakal maju di Pilgub Jakarta 2024. Namun belum diketahui nama pendampingnya.

Baca Selengkapnya
Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Sangat Mengecohkan: Masyarakat Harus Tetap Menolak
Mahfud Sebut Isi RUU DKJ Sangat Mengecohkan: Masyarakat Harus Tetap Menolak

Mahfud meminta, semua pihak termasuk masyarakat menolak usulan RUU tersebut.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Tidak Bisa jadi Cawagub di Pilkada Jakarta, Ini Aturannya
Mantan Gubernur DKI Tidak Bisa jadi Cawagub di Pilkada Jakarta, Ini Aturannya

Mantan Gubernur DKI Tidak Bisa jadi Cawagub di Pilkada Jakarta, Ini Aturannya

Baca Selengkapnya