Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tuding ada politik uang, paslon Kabupaten Sigi gugat ke MK

Tuding ada politik uang, paslon Kabupaten Sigi gugat ke MK Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Kuasa Hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Husen Habibu dan Enos Pasaua, Sujarwadi, menuding adanya politik uang menjadi penyebab kekalahan kliennya dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu.

Sujarwadi mengatakan, selisih suara antara Husen-Enos dengan peraih suara terbanyak Pilkada Sigi memang lebih dari 2 persen. Tapi pasangan calon tersebut tetap mengajukan gugatan karena meyakini ada persoalan politik uang yang bisa mempengaruhi hasil.

"Untuk money politics sudah kami laporkan panitia pengawas, tapi ditolak," ujar Sujarwadi dalam sidang di Gedung MK yang dipimpin Hakim Ketua Panel Patrialis Akbar, Jakarta, Senin (11/1).

Dalam gugatannya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Irwan dan Paulina dituding melakukan praktik politik uang di Desa Balaroa Kecamatan Dolo Barat, Desa Tongoa Kecamatan Palolo dan Desa Lembang Tongoa Kecamatan Palolo. Pada tiga desa tersebut terdapat total 5.642 pemilih.

Sesuai perolehan hasil penghitungan oleh KPU SIGI, pasangan calon Irwan dan Paulina memperoleh suara 37.083 suara. Sementara itu, Husen dan Enos hanya memperoleh 32.359 suara.

Adapun politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 di antaranya membagi-bagikan sembako dan uang dengan variasi nominal antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000.

"Kalau proses pemilihan dilakukan dengan jujur maka hasil pemungutan suara akan mempengaruhi perolehan suara Husen dan Enos. Dalam petitum, pemohon memohon MK menjatuhkan putusan membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan membatalkan keputusan KPU Sigi," ujarnya.

Ia juga meminta KPU SIGI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat terjadi kecurangan selambatnya 90 hari sejak putusan diucapkan.

(mdk/ren)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK: Kegiatan Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pemekasan Bukan Kampanye
MK: Kegiatan Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pemekasan Bukan Kampanye

MK: Kegiatan Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pemekasan Bukan Kampanye

Baca Selengkapnya
Gugatan Praperadilan Bupati Situbondo Ditolak, Begini Kata KPK
Gugatan Praperadilan Bupati Situbondo Ditolak, Begini Kata KPK

Gugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Bungkam Seusai Diperiksa KPK

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).

Baca Selengkapnya
MUI:  Serangan Fajar Bagian dari Politik Uang Itu Haram
MUI: Serangan Fajar Bagian dari Politik Uang Itu Haram

"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Diperiksa KPK, Ini yang Bakal Didalami

KPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.

Baca Selengkapnya
Wali Kota Jakut Tolak Komentar soal PPSU Dipasak Utang pinjol, Begini Alasannya
Wali Kota Jakut Tolak Komentar soal PPSU Dipasak Utang pinjol, Begini Alasannya

Oleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU
VIDEO: PDIP Usul Politik Uang dalam Pemilu Dilegalkan KPU "Tanpa Duit, Rakyat Tidak Pilih"

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada

Baca Selengkapnya
Maju Pilkades, Calon Petahana Korupsi Dana Desa Rp380 Juta Buat Modal Kampanye
Maju Pilkades, Calon Petahana Korupsi Dana Desa Rp380 Juta Buat Modal Kampanye

SS adalah kades desa setempat periode 2016-2022. Dia kembali maju untuk periode kedua pada pilkades 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme
PDIP Sebut Usulan untuk Legalkan Politik Uang Hanya Sarkasme

Chico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.

Baca Selengkapnya
Caleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang
Caleg DPR RI Partai Demokrat Ditetapkan sebagai Tersangka Kasus Dugaan Politik Uang

Calon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai
VIDEO: Jaksa Protes Proses Penegakan Hukum terkait Pemilu Tak Sesuai "Kemana Bawaslu?"

Masalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta

Baca Selengkapnya
Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat
Jadi Tersangka Politik Uang, Ini Respons Caleg DPR RI dari Partai Demokrat

Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya