Tuding ada politik uang, paslon Kabupaten Sigi gugat ke MK
Merdeka.com - Kuasa Hukum pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Husen Habibu dan Enos Pasaua, Sujarwadi, menuding adanya politik uang menjadi penyebab kekalahan kliennya dalam pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu.
Sujarwadi mengatakan, selisih suara antara Husen-Enos dengan peraih suara terbanyak Pilkada Sigi memang lebih dari 2 persen. Tapi pasangan calon tersebut tetap mengajukan gugatan karena meyakini ada persoalan politik uang yang bisa mempengaruhi hasil.
"Untuk money politics sudah kami laporkan panitia pengawas, tapi ditolak," ujar Sujarwadi dalam sidang di Gedung MK yang dipimpin Hakim Ketua Panel Patrialis Akbar, Jakarta, Senin (11/1).
-
Apa itu politik uang? Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap.
-
Siapa yang menerima uang pungli? Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi etik terhadap PLT Karutan periode 2020-2021, Ristanta. Ia terbukti terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) dengan menerima sejumlah uang Rp30 juta dari para tahanan.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Dimana Gubernur Sumbar minta bantuan dana? 'Kami telah menyampaikan dampak-dampak kerusakan dan kemudian juga beberapa dukungan dari Komisi V di antaranya adalah dukungan peralatan untuk BNPB dan peralatan untuk PUPR dalam rangka untuk darurat,' kata Mahyeldi di Komisi V DPR RI, Kamis (16/5) malam.
-
Apa modus korupsi Siska Wati? Terdakwa Siska Wati terbukti terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN di lingkup BPPD Sidoarjo dengan modus seakan-akan para ASN memiliki utang.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pileg? Diketahui, pada hari Senin pekan depan, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
Dalam gugatannya, pasangan calon nomor urut 1 Moh Irwan dan Paulina dituding melakukan praktik politik uang di Desa Balaroa Kecamatan Dolo Barat, Desa Tongoa Kecamatan Palolo dan Desa Lembang Tongoa Kecamatan Palolo. Pada tiga desa tersebut terdapat total 5.642 pemilih.
Sesuai perolehan hasil penghitungan oleh KPU SIGI, pasangan calon Irwan dan Paulina memperoleh suara 37.083 suara. Sementara itu, Husen dan Enos hanya memperoleh 32.359 suara.
Adapun politik uang yang dilakukan pasangan calon nomor urut 1 di antaranya membagi-bagikan sembako dan uang dengan variasi nominal antara Rp 20.000 hingga Rp 50.000.
"Kalau proses pemilihan dilakukan dengan jujur maka hasil pemungutan suara akan mempengaruhi perolehan suara Husen dan Enos. Dalam petitum, pemohon memohon MK menjatuhkan putusan membatalkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan membatalkan keputusan KPU Sigi," ujarnya.
Ia juga meminta KPU SIGI untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat terjadi kecurangan selambatnya 90 hari sejak putusan diucapkan.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MK: Kegiatan Gus Miftah Bagi-Bagi Uang di Pemekasan Bukan Kampanye
Baca SelengkapnyaGugatan praperadilan Bupati Situbondo Karna Suswandi (KS) ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali diperiksa penyidik KPK terkait dugaan pemotongan dan penerimaan dana insentif ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo, Jumat (16/2).
Baca Selengkapnya"Kalau dalam agama itu hukumnya haram, karena serangan fajar bagian dari money politics."
Baca SelengkapnyaKPK sempat mencari keberadaan Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi tidak ditemukan. Sehingga yang dibawa hanya Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD.
Baca SelengkapnyaOleh karena itu, keputusan apakah kasie tersebut akan dicopot dari jabatannya masih menunggu hasil pemeriksaan Inspektorat.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP Hugua mengusulkan, agar money politics dilegalkan dengan batasan tertentu di Peraturan KPU pencalonan di Pilkada
Baca SelengkapnyaSS adalah kades desa setempat periode 2016-2022. Dia kembali maju untuk periode kedua pada pilkades 2024.
Baca SelengkapnyaChico meyebut maraknya money politic tidak ditindak tegas dan justru dibiarkan tumbuh subur.
Baca SelengkapnyaCalon Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrat Syarifuddin Dg Punna ditetapkan sebagai tersangka kasus politik uang.
Baca SelengkapnyaMasalah tersebut, seperti saksi ahli yang tidak hadir, karena hanya dibayar Rp1 juta. Padahal saksi ahli tersebut meminta bayaran Rp20 juta
Baca SelengkapnyaCaleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Dg Punna buka suara setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan politik uang.
Baca Selengkapnya