Tuding soal mahar politik, Ahok diminta jangan buat kegaduhan baru

Merdeka.com - Calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengemukakan alasan kenapa dia lebih memilih jalur independen ketimbang melalui parpol untuk bertarung di Pilgub DKI 2017.

Blak-blakan, Ahok menyebut butuh uang Rp 26 miliar hanya untuk memulai kampanye dalam rentang waktu 10 bulan. Jumlah itu pun menurut Ahok hanya perhitungan kasar. Dia menduga, setidaknya butuh mahar Rp 100 miliar jika dirinya didukung oleh dua partai.

Menanggapi hal itu, politisi PKS Nasir Djamil meminta Ahok membuktikan pernyataannya apakah benar ada mahar yang dimaksud. Bagi Nasir, Ahok seolah-olah melempar kegaduhan baru dan coba melemahkan posisi tawar parpol.

"Harus ada bukti. Jangan lempar kegaduhan baru. Jangan seperti serigala yang mau cicipi anggur tapi gak sampai," kata Nasir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/3).

Menurut dia, jika hanya menyebut tanpa didukung oleh bukti yang kuat, Ahok ingin mencoba mendiskreditkan parpol. "Kalau ada mahar ya buktikan seperti rekaman. Jangan seolah mendiskreditkan parpol," kritik dia.

Anggota Komisi III ini mengatakan, mahar politik yang disebut Ahok jangan sampai masih terkait kesepakatan parpol soal biaya kampanye. Karena dalam parpol jelas ada mekanisme yang harus disepakati bersama.

"Definisi mahar harus proporsional. Jangan mungkin ada biaya kampanye itu disebut mahar politik," kata dia.

Sebagai kader PKS, Nasir mengaku terganggu dengan pernyataan Ahok. Menurutnya, Ahok lebih baik fokus pada persiapannya ketimbang mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan partai.

"Kita tidak bisa menerima pernyataan tersebut. Saya anjurkan kalau dia maju tidak pakai partai, jangan diskreditkan parpol. Fokus aja. Saya harap dia tahan diri dan kunci mulut dan hati. Saya khawatir jangan sampai senjata makan tuan. Sebagai teman di komisi II dulu ya saya ingatkan ini," pungkas Nasir.