Tugas menteri bantu presiden, bukan membebani dengan kegaduhan

Merdeka.com - Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto memandang wajar silang pendapatan dan perdebatan di antara para menteri. Asalkan perdebatan sehat untuk menghasilkan tujuan positif. Namun tidak dibenarkan jika perdebatan tersebut dibawa ke ranah publik.

"Baiknya tidak dibawa ke ranah publik. Yang penting harusnya di kalangan pejabat saja. Karena menteri itu bukan pejabat tinggi negara yang biasa," kata Erwan dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).

Masing-masing menteri sudah memiliki tugas dan wewenang, seperti diatur dalam undang-undang. Utamanya, menteri harus memahami tugasnya meringankan beban presiden.

"Seharusnya para menteri ini mengetahui posisinya sebagai pembantu presiden. Jadi tugasnya itu membantu tugas presiden bukan malah membebani presiden dengan kegaduhan yang dibuatnya," papar dia.

Faktor kepemimpinan presiden ikut berperan penting mencegah keributan di internal kabinet. Dengan leadership yang kuat, menteri patuh yang dikatakan presiden. Perbedaan pendapat bisa saja terjadi hanya cara penyampaiannya perlu diperhatikan mengingat menteri jadi teladan masyarakat. "Tidak setuju boleh saja tapi harus diekspresikan oleh tindakan yang elegan," lanjut dia.

Dia menyarankan agar presiden meredam kegaduhan pemerintahannya secara cepat. "Harusnya dipanggil dan ditemui secara langsung. Bukan di depan publik," tutup dia. (mdk/noe)