Tunggu penetapan KPU, Mendagri siapkan Plt untuk 80 daerah
Merdeka.com - Sebanyak 80 kabupaten/kota hanya memiliki dua pasangan calon kepala daerah menanti penetapan KPU pada 24 Agustus. Jika salah satu calon tidak lolos verifikasi, mereka terancam tidak bisa ikut pilkada serentak pada 9 Desember mendatang mengikuti 4 daerah lainnya yang sudah dipastikan gagal menggelar pilkada.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah jauh-jauh hari mempersiapkan langkah bila nantinya di wilayah tersebut hanya terdapat satu calon. Kemendagri akan mengangkat pelaksana tugas (Plt) kepala daerah jika Pilkada di kabupaten/kota tersebut diundur hingga 2017.
"Kalau hanya 1 pasangan, kami akan cepat siapkan Plt itu saja. Sudah disiapkan (Plt). Tinggal tunggu KPU," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Dimana Pilkada ini? Pilkada Jawa Tengah semakin menarik karena bakal ada 'perang bintang'.
-
Bagaimana cara pemilihan dilakukan di pilkada serentak? Pilkada Serentak menerapkan sistem pemilihan langsung dimana pemilih secara langsung memilih calon kepala daerah dan wakilnya.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Bagaimana skenario tunda pemilu bisa terjadi? Pada awal tahun 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan putusan yang mengejutkan terkait penundaan pemilu 2024. Skenario Tunda Pemilu Putusan ini menimbulkan dugaan bahwa ada rencana dari sekelompok tertentu untuk mengatur penundaan pemilu tersebut.
Namun demikian, tegas Tjahjo, Kemendagri terlebih dahulu menunggu hasil keputusan dari KPU. Soal aturan pengangkatan Plt, kata Tjahjo, cukup menggunakan peraturan di kementeriannya.
"Bisa Permendagri cukup," jelasnya.
Soal teknis Plt, kata dia, nantinya akan diusulkan tiga nama oleh gubernur di kabupaten/kota bersangkutan. Kemudian Kemendagri memutuskan satu nama untuk diangkat menjadi Plt.
Menurut Tjahjo, memang Plt memiliki keterbatasan kewenangan dalam mengambil dan memutuskan suatu kebijakan. Jika Plt akan memutuskan kebijakan yang strategis, nantinya akan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Kemendagri.
"Hanya kita akan beri kewenangan lebih termasuk Plt yang nanti memutuskan kewenangan strategis konsultasi dengan Mendagri," tutupnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perpanjangan masa pendaftaran akan dilakukan guna mengantisipasi skema pasangan calon melawan kotak kosong di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaPasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong harus memperoleh suara 50 persen untuk terpilih sebagai kepala daerah
Baca SelengkapnyaAwalnya ada 11 pasang yang hendak mengajukan diri, namun 9 orang dinyatakan belum memenuhi syarat.
Baca SelengkapnyaIdham mengatakan bahwa sesuai aturan yang ada calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024 harus memperoleh lebih dari 50 persen suara sah.
Baca SelengkapnyaKetua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pilkada ulang direncanakan diselenggarakan pada September 2025.
Baca SelengkapnyaPDIP menerima lima pendaftaran bakal Cagub dan Cawagub Jateng
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan jajarannya untuk stand by di DPP dan membahas perkembangan politik yang ada.
Baca SelengkapnyaMellaz merinci, 1.553 pasangan calon tersebut terbagi atas 103 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat ada 41 daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon kepala daerah atau calon tunggal pada Pilkada Serentak 2024
Baca SelengkapnyaKesempatan itu diberikan karena KPU berkomitmen mendorong daerah-daerah agar tidak ada calon tunggal selama proses pencalonan pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaDari 38 daerah itu, rinciannya satu di tingkat provinsi dan sisanya sebanyak 37 daerah ada di kabupaten/kota.
Baca SelengkapnyaJika ada calon tunggal, maka tidak akan ada pengundian nomor di surat suara.
Baca Selengkapnya